JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Terkait itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan pihaknya akan proaktif untuk membantu masyarakat yang terdampak melalui pemerintah daerah.

"Bantuan pangan kebencanaan, khususnya beras, itu otomatis  berlaku terhadap daerah yang terkena musibah atau disaster. Badan Pangan Nasional sudah punya peraturannya. Kita yang akan proaktif bersama pemda terkait," ujar Arief kepada media di Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Kita nanti kirim bantuan pangan, utamanya beras. Kita minta Perum Bulog untuk menyalurkan CPP berasnya ke lokasi yang terdampak banjir. 250 gram kali berapa warga yang terdampak, lalu kali berapa waktu terdampak. Jadi tinggal kita eksekusi saja di minggu ini. Kita yang jemput bola," lanjutnya.

Untuk diketahui, penggunaan CPP untuk bencana dan keadaan darurat telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Sementara teknis penyalurannya diperincikan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023. Dalam beleid Perbapanas tersebut disebutkan penyaluran CPP untuk kebencanaan turut ditentukan berdasarkan status keadaaan darurat bencana.

Realisasinya pada tahun 2024, penyaluran CPP dalam bentuk beras untuk tanggap darurat telah tersalurkan sebanyak 446 ribu kilogram (kg). Salah satunya untuk membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat itu, NFA menugaskan Bulog untuk menyalurkan beras sejumlah 63.979 kg. Ini diperuntukkan bagi 5.816 jiwa dengan alokasi 250 gram selama 44 hari. Untuk tahun 2025 ini, CPP dalam bentuk beras telah tersalurkan sebanyak 127 ribu kg sampai 3 Maret.

"Tentu perencanaan anggaran CPP untuk bantuan banjir seperti ini, memang sudah termasuk stok yang selama ini kita simpan. Kita tentu tidak mengharapkan ada bencana, tapi stok untuk bantu penanganan bencana masih cukup, Insya Allah," ungkap Arief.

Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan stok cadangan pangan yang dikelola oleh pemda. Terlebih, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki stok Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) paling besar se-Indonesia. Sampai akhir Februari, CBPP Jabar ada 2.413,9 ton. Sementara Pemerintah Jakarta bersama Food Station sebagai salah satu BUMD yang mengelola stok beras 46,7 ton.