WASHINGTON - Kelompok advokasi Muslim dan Yahudi AS mengkritik Presiden Donald Trump karena menyebut Senator Demokrat Senat, Senator Chuck Schumer, sebagai orang Palestina. Organisasi tersebut mengatakan presiden menggunakan istilah tersebut sebagai hinaan.

Trump, seorang Republikan, ditanya oleh wartawan di Gedung Putih tentang kebijakan tarif pajak perusahaan AS selama pertemuan di Ruang Oval dengan Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin, dan sebagai tanggapan menyatakan ketidaksenangannya dengan Demokrat kongres yang tidak mendukung agendanya.

"Menurut saya, Schumer adalah orang Palestina. Dia telah menjadi orang Palestina. Dia dulunya seorang Yahudi. Dia bukan Yahudi lagi. Dia orang Palestina," kata Trump.

Schumer adalah pejabat Yahudi terpilih AS berpangkat tertinggi dan bukan keturunan Palestina.

"Penggunaan istilah `Palestina` oleh Presiden Trump sebagai hinaan rasial menyinggung dan merendahkan martabat jabatannya," kata Nihad Awad, direktur eksekutif nasional Council on American Islamic Relations.

Awad, yang merupakan keturunan Palestina, mengatakan komentar Trump menunjukkan "dehumanisasi berkelanjutan" terhadap warga Palestina.

Amy Spitalnick, CEO Dewan Yahudi untuk Urusan Publik, juga mengecam pernyataan Trump, begitu pula Halie Soifer, CEO Dewan Demokratik Yahudi Amerika.

Trump menghadapi kritik dari kelompok hak asasi manusia selama kampanye pemilihan tahun lalu saat ia menyebut mantan Presiden Joe Biden sebagai warga Palestina selama debat presiden. Ia juga mengatakan tahun lalu bahwa orang Yahudi yang tidak memilihnya perlu "diperiksa kepalanya."

Trump sebelumnya membantah tuduhan diskriminatif. Gedung Putih dan Schumer belum memberikan komentar.

Para pendukung hak asasi manusia telah mencatat peningkatan Islamofobia, bias anti-Palestina, dan antisemitisme sejak dimulainya perang Israel-Gaza.

Baru-baru ini, Trump menghadapi kritik atas rencananya untuk mengambil alih Gaza oleh AS dan mengusir warga Palestina dari daerah kantong itu. Rencananya disebut sebagai usulan pembersihan etnis oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, negara-negara Arab, Palestina, dan PBB.

Pemerintahan Trump juga berupaya mendeportasi Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa pascasarjana Palestina yang telah memainkan peran penting dalam protes pro-Palestina di Universitas Columbia, New York.