JAKARTA - Setelah sempat molor, akhirnya Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) laporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit sebesar Rp 31,2 triliun per 28 Februari 2025 atau 0,13% dari produk domestik bruto (PDB).

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang mencapai Rp316,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

“APBN 2025 didesain dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, jadi defisit 0,13% dari PDB tentu masih dalam target APBN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

Realisasi pendapatan negara dalam laporan APBN sebesar Rp 316,9 triliun terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 52,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 211,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 127,9 triliun.

Selain itu, keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun pada akhir Februari 2025. Sedangkan pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target dalam APBN 2025.

“Artinya, dalam dua bulan pertama kita telah merealisasikan pembiayaan yang cukup besar, sekitar 35,7% dari target. Secara implisit, ini menunjukkan adanya strategi pembiayaan front loading, di mana penerbitan surat utang di awal tahun cukup besar,” kata Sri Mulyani terkait APBN 2025.