JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) siap manfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penyaluran bantuan pangan untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).

"Kami menyadari bahwa masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sangat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional tidak hanya fokus pada penyediaan pangan, tetapi juga pada peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan yang bergizi, dengan memastikan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN, termasuk memperkuat program bantuan pangan beras sebagai perlindungan sosial adaptif," ujarnya.

Andriko menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, NFA berupaya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan, yang terdata dalam DTSEN.

Untuk itu NFA akan terus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, pengentasan daerah rentan rawan pangan, serta untuk mendukung program-program bantuan pangan yang tepat sasaran berdasarkan DTSEN.

Andriko menambahkan bahwa NFA juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan sinkronisasi data dengan DTSEN.

"Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang kuat dari semua pihak, dan dengan pemanfaatan data DTSEN yang akurat, serta penguatan program bantuan pangan beras sebagai perlindungan sosial adaptif, kita dapat mencapai target pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia, serta mewujudkan kedaulatan pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto," pungkas Andriko.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pembahasan rapat ini fokus pada pengentasan kemiskinan yang juga dalam rangka menyiapkan Instruksi Presiden terkait Penanggulangan Kemiskinan.

Ia menekankan aspek penting yang perlu diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan dan subsidi sehingga dalam penyalurannya tepat sasaran, efektif, dan efisien.

"Menunggu Inpres jalan, upaya pengentasan kemiskinan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja upaya penting yang mulia ini amat sangat membutuhkan kehadiran dan keseriusan semua kementerian/lembaga dalam menggunakan semua potensi dan kemampuan masing-masing kementerian/lembaga untuk bersinergi sehingga kita semua betul-betul efektif di dalam mengelola target-target pembangunan yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing," ujar Muhaimin.