SEMARANG – Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menjadi salah satu andalan pemerintah sebagai stabilisator pangan pokok semakin digencarkan di tingkat daerah. Pada Kamis (20/3/2025), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerentakkan GPM di 35 kabupaten/kota. Ini turut menandakan kekompakan antardaerah di Jawa Tengah dalam upaya menyediakan pangan murah berkualitas.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi yang hadir dalam peluncuran `GPM Serentak 35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah` di Kantor Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah, mengungkapkan rasa salutnya pada Pemprov Jateng. Menurutnya, keseriusan Jawa Tengah dalam mengendalikan stabilitas pangan patut dicontoh daerah lain pula.

"Tentunya kita mengapresiasi bahwa Jawa Tengah ini salah satu provinsi yang sangat baik dalam meng-handle inflasinya. Jadi tepuk tangan buat Jawa Tengah. 35 kabupaten/kota di Jateng memang sangat serius dalam memonitor pasokan dan harga pangan," ucapnya saat menyampaikan sambutannya.

"Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang sangat dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga. Inflasinya juga sangat terkendali, tentunya GPM ini kalau pesannya Bapak Menko Pangan merupakan stimulus tambahan. Sementara yang eksisting, yang umum, stoknya tetap harus dipenuhi semua," sambungnya.

Arief turut menuturkan adanya subsidi harga pangan yang diterapkan dalam GPM oleh Pemprov Jateng kali ini. Langkah ini dilakukan agar masyarakat secara luas dapat mengakses pangan pokok strategis dengan harga yang lebih terjangkau

"Melalui GPM, pemerintah bisa membantu masyarakat luas. Kalau melihat animo masyarakat, peminatnya banyak sekali di tiap pasar murah. Tadi pun kami cek harga, bawang putih sekitar Rp 16.000 per 1/2 kilo. Nah biasanya Jawa Tengah itu memberikan subsidi harga," ungkap Arief.

"Jadi Jateng sudah menganggarkan sendiri, sehingga ada subsidi harga di GPM. Termasuk harga MinyaKita saya cek tadi bisa di Rp 14.000 per liter. Jadi ada subsidi dari pemerintah daerah dan ini tentunya tidak memberi distraksi pasar, karena ini beriringan dilakukan dengan tata niaga eksisting yang ada. Pemda lain semoga bisa menerapkan instrumen seperti ini," harapnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan APBD di tahun 2025 untuk subsidi anggaran khusus pangan Rp 5,75 miliar, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Rp 2 Miliar, dan pelaksanaan GPM Rp 41,4 juta. Dengan keseriusan pemerintah daerah seperti ini, stabilitas pangan dan inflasi pun diyakini dapat terkendali.

Selanjutnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko, terselenggaranya GPM serentak ini merupakan langkah menjaga kestabilan harga pangan pokok. "Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, (kehadiran) beliau ini membahagiakan karena sebagian besar oleh-oleh ini adalah karena kebijakan beliau, maka hari ini terselenggaranya pasar murah," ucapnya.

"Dalam pantauan kami, perkembangan harga beras tidak menjadi isu. Artinya harganya relatif stabil dan beberapa komoditas saja yang melampaui HET. Sementara untuk daging dan seterusnya masih cukup aman dan terkendali. Untuk itu, rasa syukur ini mudah-mudahan akan membawa tindakan dan kekuatan kita untuk mengawal sampai dengan nanti puncak hari raya Idulfitri," katanya lagi.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan program GPM ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin Indonesia berdaulat dengan pangan hasil bangsa sendiri.

"Saya apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota se-Jateng atas GPM serentak bersama BI (Bank Indonesia) dan Bapanas (Badan Pangan Nasional)," sebut Zulhas.

"Mengenai GPM, memang program prioritas utama Bapak Presiden adalah bagaimana kita ini bisa mencukupi pangan kita sendiri. Tidak tergantung kepada impor. Oleh karena itu program Bapak Presiden kita harus berdaulat mampu menyiapkan pangan kita sendiri," tegasnya.

Zulhas pun menjelaskan bahwa di panen raya padi tahun ini diperkirakan akan mampu menghasilkan surplus antara produksi dan konsumsi beras.

"Nah alhamdulillah menurut BPS sampai April beras kita surplus (sekitar) 3,5 juta ton. Tantangannya di Bulog karena Bulog harus serap. Nah kalau sampai April, (serapan Bulog) dapat 1,5 juta sampai 2 juta ton, maka sampai akhir 2026, Insya Allah kita tidak impor beras lagi," jelasnya.

"Dan Mas Arief sudah naikkan harga gabah, jadi petani-petani Insya Allah senang. Kalau ada yang membeli di bawah Rp 6.500 bisa di penalti. Jadi rata-rata sudah Rp 6.500, sehingga kita harapkan petani-petani kita bisa lebih makmur dan bisa lebih sejahtera," pungkas Zulhas.