JAKARTA - Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) merupakan investasi negara untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi. Melalui anggaran Rp16,6 triliun yang dikucurkan kepada Perum Bulog, pemerintah siap membeli Gabah Kering Panen (GKP) Rp6.500/kg dari petani dan beras Rp12.000/kg dari penggilingan padi untuk memenuhi kebutuhan CBP.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menjelaskan kepada komunitas dan mahasiswa, bahwa stabilisasi pasokan dan harga beras sebagai pangan pokok masyarakat Indonesia memegang peranan yang sangat penting di dalam perekonomian nasional, salah satunya untuk menjaga laju inflasi. Untuk itu pada tahun 2025 pemerintah menyiapkan investasi untuk memastikan stok CBP berada di atas 2 juta ton.

"Inilah pentingnya cadangan beras pemerintah yaitu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Contohnya di akhir tahun dimana produksi umumnya lebih rendah dari produksi, maka dengan adanya CBP, harga beras masih bisa terkendali," terang Arief usai menghadiri diskusi publik Tempo Media Group, di Jakarta, Jumat  (21/3/2025).

Arief yang hadir didampingi Direktur Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani menjelaskan, pemerintah berupaya menjaga kewajaran harga yang seimbang di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen melalui penguatan CBP. Untuk itu intervensi CBP yang dilakukan NFA ialah menyeimbangkan antara supply dan demand sesuai prinsip keekonomian. Dengan cadangan yang kuat maka NFA dapat memastikan CBP yang tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia dapat digunakan untuk tindakan cepat apabila dibutuhkan.

"Ini juga penting untuk memastikan cadangan beras tersedia di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bisa cepat bergerak apabila dibutuhkan, baik ketika terjadi bencana alam maupun meredam gejolak pasokan dan harga."

"Jadi investasi ini sifatnya bukan hanya ekonomi semata namun juga sosial dan tentunya sangat membantu Perum Bulog yang kerap menanggung bunga besar dalam pengelolaan CBP," imbuhnya.

Sejalan dengan Arief, Ketua Umum Perpadi Soetarto Alimoeso menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah untuk memperkuat CBP. Hal ini tampak dalam kerja sama pengadaan CBP antara Perpadi dengan Perum Bulog yang telah mencapai 400 ribu ton beras. Menurutnya hal ini juga mempermudah para pelaku usaha penggilingan skala kecil dan menengah yang juga mendapatkan captive market dari kebijakan tersebut.

"Kita ini negara kepulauan, volatilitasnya tinggi antar daerah, sehingga sistem logistik pangan memang tidak semudah negara kontinental. Maka perlu adanya cadangan pangan pemerintah, terutama beras. Dan ini suatu keharusan, jadi petani untung, pengusaha juga harus untung, tidak boleh ada yang buntung," ujar Soetarto.

Diskusi publik dengan tema Investasi Pemerintah untuk Cadangan Beras dihadiri secara langsung oleh komunitas dan mahasiswa antara lain dari PP Muhammadiah, Food Bank of Indonesia, Universitas Nasional, dan Universitas Sahid.