• Info DPR

Komisi X Kecam Penyerangan KKB yang Tewaskan Enam Guru

Budi Wiryawan | Senin, 24/03/2025 18:35 WIB
Komisi X Kecam Penyerangan KKB yang Tewaskan Enam Guru Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian. Foto: dpr/kataklni.com.

JAKARTA - Kalangan dewan mengecam tindakan kekerasan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan insiden tersebut dan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

“Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak,” kata Hetifah dalam keterangan resminya dikutip Senin (24/3).

Politikus Golkar ini mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan untuk memcegah peristiwa serupa.

"Komisi X mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat,” terangnya.

Kemudian Komisi X meminta pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan.

Selain itu, Hetifah juga mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik.

"Kami akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini, termasuk mengundang pihak mitra Komisi X DPR RI terkait dalam rapat kerja untuk membahas solusi jangka panjang,” tandasnya.