JAKARTA - Sinergisitasi antara kementerian-lembaga (K/L) dalam meningkatkan kesejahteraan guru menjadi perhatian pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) sekaligus Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Guru Indonesia, dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, yang digelar serentak di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. 

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

"Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Mendikdasmen di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3).

Sejalan dengan Asta Cita ke-4, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Menurut Menteri Mu’ti, kuncinya ada pada para guru. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” demikian harap Mendikdasmen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, merinci bahwa ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah. Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah. 

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru ini, lanjutnya, bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Menteri Ara.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni. 

“Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon yang mengapresiasi kolaborasi lintas K/L untuk membantu guru guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengaku bangga karena data yang dihasikan BPS dapat berkontribusi dan memberikan makna bagi pembangunan dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan. MoU ini menurutnya, menunjukkan adanya kerja sama tiga pihak yang solid dan mengedepankan peran kunci dari masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokoknya. 

“Hal ini tentunya untuk menuju visi yang sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia terutama untuk guru. Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tapat sasaran, termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” ujar Amalia.