Ilustrasi negara yang dikuasai militer (Foto: Unsplash/Filip Anderejevic)
JAKARTA - Saat ini ada beberapa negara di dunia yang dikuasai oleh militer, yang mana dalam hal ini bermakna kekuasaan politik dipegang oleh angkatan bersenjata.
Situasi kekuasaan seperti ini, militer memegang kendali penuh atas segala kebijakan, sehingga tidak ada istilah demokrasi sebagaimana yang ada pada pemerintahan sipil.
Situasi ini sering kali muncul setelah terjadinya kudeta militer, yang mana dalam beberapa kasus kekuasaan militer berujung pada melemahnya supermasi hukum dan berakhir pada otoritarianisme dan menekan kebebasan sipil.
Lantas negara mana sajakah yang saat ini dikuasai militer? Simak ulasannya berikut ini.
Sebagaimana dikutip ari AP News, gelombang kudeta paling terbaru terjadi pada Agustus 2020. Kala itu, Presiden Ibrahim Boubacar Keita terpilih secara demokratis yang kemudian digulingkan oleh kolonel tentara Assimi Goita.
Adapun penggulingan kekuasaan Boubacar ini dipicu adanya dugaan korupsi dan kegagalan dalam menghentikan milisi di Mali.
Kemudian Goita pun menjadi wakil presiden di bawah presiden sementara Bah Ndaw dan perdana menteri Moctar Ouane. Selama kekuasaan ini, militer berpengaruh besar di Mali.
Hal ini terlihat pada kekuasaan yang seharusnya dikembalikan kepada pemerintah sipil dalam waktu 18 bulan, namun dalam waktu tujuh bulan mereka justru mencopot presiden sementara dan perdana menteri yang ditunjuk.
Sehingga pada akhirnya, Goita pun naik tahta sebagai presiden yang masih berkuasa hingga saat ini.
Myanmar telah dikuasi militer usai pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021 digulungkan.
melansir dari Business Standard, sejak militer menguasai Myanmar terjadi banyak pembatas hak, aspirasi demokrasi, dan kehidupan banyak warga negara.
Namun ini bukan yang pertama kalinya Myanmar berada di bawah kendali militer. Negara ini nyatanya pernah dipimpin oleh militer tidak lama setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1948 silam.
Kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa juga pernah terjadi pada 1962, sebelum akhirnya diadakan pemilihan umum nasional.
Sudan berada di bawah cengkraman kekuasaan militer pada Oktober 2021 lalu. Tentara kala itu berhasil membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
Dewan Kedaulatan, badan yang terdiri dari perwira militer dan warga sipil juga ikut dibubarkan. Hal ini terjadi beberapa minggu sebelum militer menyerahkan kepemimpinan dewan kepada warga sipil.
Adapun operasi penggulingan tersebut bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, presiden Sudan yang telah lama berkuasa, Omar al-Bashir, tumbang akibat kudeta pada April 2019 Sekitar 18 bulan setelah kudeta, terjadi pertempuran antara tentara Sudan dan Rapid Support Forces (RSF). Konflik keduanya telah mengakibatkan kematian ratusan orang di sana.
Pemerintahan negara di Afrika Barat ini jatuh ke tangan militer setelah Presiden Mohamed Bazoum digulingkan pada tahun 2023.
Sejak kejadian tersebut, rezim militer semakin berkembang di wilayah Sahel, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan di kawasan tersebut.
Sahel, yang terletak di selatan Gurun Sahara, saat ini tengah menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Islam. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat mulai menentang pemerintahan yang sah.
Chad berada di bawah kekuasaan militer sejak April 2021 setelah Presiden Idriss Deby tewas dalam pertempuran melawan pemberontak di wilayah utara. Putranya, Jenderal Mahamat Idriss Deby, kemudian mengambil alih kepemimpinan secara de facto.
Ia diangkat sebagai kepala negara sementara dengan janji bahwa kepemimpinan akan dikembalikan ke sistem demokrasi dalam 18 bulan. Namun, pada akhir periode tersebut, pemerintah malah memperpanjang masa jabatan Deby, yang kemudian memicu protes dari masyarakat.
