SEOUL - Kabinet Korea Selatan diperkirakan akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada tanggal 3 Juni setelah pemecatan Yoon Suk Yeol minggu lalu akibat deklarasi darurat militernya yang berumur pendek, kata berita Yonhap pada hari Senin.

Meskipun tidak diwajibkan oleh hukum, kabinet akan membuat keputusan pada rapat hari Selasa, karena perlu menyetujui hari libur untuk acara tersebut, Yonhap mengutip pernyataan seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Yoon diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar telah melanggar tugas resminya dengan mengeluarkan dekrit darurat militer pada tanggal 3 Desember dan memobilisasi pasukan untuk menghentikan proses parlemen.

Undang-undang mengharuskan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari jika petahana meninggal atau diberhentikan dari jabatannya.

Seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum Nasional mengatakan tanggal yang disebutkan dalam laporan media belum final dan tidak akan menjadi resmi sampai diumumkan oleh penjabat presiden, Perdana Menteri Han Duck-soo.