Katakini.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menganggarkan dana sebesar Rp 425 miliar untuk menggenjot Data Terpadu Kesejahateraan Sosial (DTKS) pada tahun 2021.

DTKS yang digunakan sekarang masih menggunakan data tahun 2015.

"Anggaran yang sudah ada di pagu indikatif kami di tahun 2021 sebesar Rp 425 miliar. Dana itu untuk verifikasi dan validasi DTKS tahun 2021," kata Menteri Sosial, Juliari P Batubara saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Juliari mengatakan bahwa, sejak tahun 2015 DTKS yang digunakan oleh Kemensos adalah data tahun 2015 dengan sedikit perubahan. Karenanya jika digunakan ditahun 2020 menjadi tidak akurat. Bahkan dari catatan Kemensos, setidaknya ada 92 kabupaten/kota yang masih belum juga melakunan updating data hingga tahun ini.

"Yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten/kota," kata Juliari.

Terkait DTKS menurut Mensos saat ini baru 50% atau 103 kabupaten atau kota yang baru memperbaharui datanya.

"Jadi kalau diklasifikasi yang paling parah ada 92 kabupaten/kota, yang setengahnya parah ada 319 kota dan yang lumayan ada 103 kota. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," ujar Mensos.

Data Kemensos, DTKS per Januari 2020 adakah 97,3 juta individu, 29 juta keluarga dan 27 juta rumah tangga.  81% dari 97,3% tersebut sudah tercatat di disdukcapil Kemendagri.