Jakarta, katakini.com - Sikap Presiden RI Joko Widodo serta partai pendukungnya yang tidak ingin aturan tentang Pemilu diubah mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Menurutnya, proses revisi UU Pemilu yang saat ini sedang berjalan di DPR tidak perlu dilakukan.

"Saya senang kalau pemerintah juga berpendapat sama dengan PAN, alhamdulillah terima kasih. Jadi kan lebih ringan, berarti kan bagus," kata Zulkifli Hasan usai Rapat Konsolidasi DPP PAN dengan Fraksi PAN DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2).

Zulkifli Hasan menegaskan, sikap Presiden tersebut secara tidak langsung merespon ide yang disampaikan partai-nya terkait RUU Pemilu.

"Terikait (sikap PAN) dalam RUU Pemilu, tidak ada kaitannya dengan pemerintah, jadi kita mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau ada yang tanya apakah bertemu Presiden Jokowi membahas, tidak," ujarnya.

PAN, masih kata Zulkifli Hasan, menolak revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang prosesnya masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, karena partai-nya ingin semua pihak fokus dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Dia mencontohkan persoalan bangsa seperti pandemik Covid-19 yang jumlahnya mengalami peningkatan signifikan, dan terkait masalah ekonomi juga menjadi persoalan yang diatasi khususnya dampak pandemik menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat tidak baik.

"Masalah persaudaraan kebangsaan. Yang mulai goyah, mulai dari proses Pilpres sampai terus sekarang, bahkan melahirkan cebong kampret, itu kita perlu kebersamaan untuk merajut kembali merah putih itu," demikian Zulkifli Hasan.

Hadir dalam Rapat Konsolidasi DPP PAN dengan Fraksi PAN DPR RI antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Eko Hendro Purnomo.