• News

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Diperpanjang

Tim Cek Fakta | Minggu, 02/05/2021 18:41 WIB
Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Diperpanjang Wisuda perwira Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2020). Foto: bpsdmp

Katakini.com -  Pendaftaran sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan diperpanjang hingga hingga 4 Mei 2021.

“Pendaftaran SIPENCATAR Jalur Reguler Pola Pembibitan Tahun 2021 yang semula ditutup pada tanggal 30 April 2021 pukul 23.59 WIB diperpanjang sampai 4 Mei 2021 pukul 23.59 WIB. Hal ini tertuang pada pengumuman Nomor  PG.02/BPSDMP/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dapat diunduh pada laman resmi sipencatar,” kata Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), M. Yugihartiman melalui keterangan Tertulis yang diterima katakini.com di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Yugihartiman menjelaskan bahwa perpanjangan waktu ini dapat memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA sederajat yang belum membuat akun SSCASN dikdin untuk mendaftar, serta kepada pendaftar yang belum menyelesaikan dokumen persyaratan pendaftaran hingga tahap akhir.

“Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan menyediakan sebanyak 3.210 formasi untuk calon taruna dan taruni di seluruh Indonesia, yang akan menempuh pendidikan di 21 sekolah di lingkungan BPSDMP. Selanjutnya setelah lulus para taruna dan taruni akan direkrut menjadi ASN Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah,” jelas Yugihartiman.

Yugihartiman juga menambahkan, bahwa saat ini masih terbuka lebar peluang untuk bisa bergabung menjadi taruna transportasi di beberapa Perguruan Tinggi yang persaingannya belum terlalu ketat antara lain Poktekpel Sorong, Poltekbang Jayapura, Poltekpel Malahayati, Poltekpel Surabaya dan Poltekbang Makassar.

Pada seleksi Sipencartar tahun ini, pendaftar hanya diperbolehkan memilih satu program studi yang disediakan. Khusus untuk Pola Pembibitan Pemda, akan dipilih calon taruna yang memiliki domisili sesuai wilayah formasi Program Studi Pemerintah Daerah.