Katakini.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI menggelar diskusi tema masa depan pesantren pasca penerbitan Dana Abadi Pesantren di Hotel Santika Mega City Bekasi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menerbitkan beleid Peraturan Presiden No 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Perpres ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang sudah disahkan DPR dan Pemerintah pada akhir September 2019, khususnya Pasal 48 Ayat (5) dan Pasal 49 Ayat (2).

Hadir pada Acara tersebut Ketua Fraksi PPP MPR RI yang juga Sekjen PPP H. Arwani Thomafi, dan beberapa anggota MPR RI dan beberapa pakar.

Sekjen Angkatan Muda Ka`bah Ainul Yaqin yang hadir dalam diskusi itu mengungkapkan sangat penting bagi pesantren dibekali pemahaman secara komprehensif terkait Perpres Dana Abadi Umat, agar tidak salah kaprah.

"Ada dua urgensi terkait Dana Abadi Pesantren, Pertama, rekognisi dan komitmen keberpihakan anggaran kepada pesantren tersebut memiliki nilai strategis-idealistis yang bisa dimaknai sebagai bagian membangun dan memperkuat pesantren sebagai basis pendidikan Islam," kata Ainul.

Kedua, Eksistensi Perpres no 82/2021 jangan dilihat sebagai langkah taktis-pragmatis, harus menjadi stimulus kemandirian pesantren yang sudah lama teruji.

"Dana abadi ini penguatan saja, bentuk perhatian khusus pemerintah, namun tidak boleh menggeser karakter pesantren yang mandiri dan berkarakter," kata Ainul.

Ainul menegaskan, Pesantren harus tetap berdiri sebagai bagian simbol keislaman yang moderat, akomodatif terhadap aneka tradisi dan kebudayaan masyarakat Nusantara.

"Pesantren harus mampu bersikap realistis dan optimistis terhadap realitas dan struktur politik nasional Indonesia," kata Ainul.