JAKARTA - Tanggapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menilai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 masuk akal disesalkan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam.

Menurutnya Tanggapan Gus Yahya itu bertentangan dengan pernyataan sikapnya sendiri saat baru terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Desember 2021.

"Sikap Ketum PBNU ini seolah-olah menegasikan komitmennya untuk lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis," kata Umam saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, mempunyai kewajiban untuk turut menjaga konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), katanya.

Publik, khususnya warga Nahdliyin, menaruh harapan kepada NU dan PBNU untuk menjalankan kewajiban itu, katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Gus Yahya tetap mempertahankan daya kritisnya, terutama saat menanggapi berbagai wacana dan usulan yang bertentangan dengan konstitusi negara.

"Di tengah melemahnya basis kekuatan masyarakat sipil, banyak kalangan berharap pada independensi dan netralitas kepengurusan PBNU yang baru di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Sebagai penjaga keseimbangan politik bangsa, PBNU memang harus dekat dengan kekuasaan, tetapi PBNU tidak boleh kehilangan daya kritisnya," jelasnya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic) itu, PBNU harus menunjukkan sikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu. Gus Yahya dapat mengingatkan para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi.

"Warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum tentu menyadari bahwa aturan konstitusi harus dijalankan dengan basis kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari semua kalangan anak bangsa. Sebagai kekuatan Islamic-based civil society terbesar di Indonesia, PBNU harus mengawal itu semua," jelasnya.

Dia menambahkan PBNU harus mencontoh pimpinan Muhammadiyah yang dengan tegas mendorong para elite untuk patuh terhadap konstitusi, demi menjaga praktik demokrasi di Indonesia berjalan secara adil dan terbuka.

Sebelumnya, di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2), Gus Yahya mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan hal yang masuk akal.

Menurut Gus Yahya, Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19, ditambah dengan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Gus Yahya.

Usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Usulan itu juga mendapat tanggapan serupa dari Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar, yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.