JAKARTA - Prancis pada Sabtu menyebut penyelesaian pemerintah Australia atas pemutusan tiba-tiba kontrak kapal selam mereka tahun lalu "adil dan setara," dengan mengatakan itu akan membantu membangun hubungan kerja baru antara Paris dan Canberra.

Dalam pernyataan terpisah, kedua negara menggambarkan arbitrase € 555 juta ($ 584 juta) kepada Grup Angkatan Laut Prancis untuk pelanggaran kontrak untuk 12 kapal selam kelas Attack sebagai penyelesaian yang “adil dan setara”.

September lalu, keputusan Australia untuk memutuskan kesepakatan dengan Prancis memicu krisis diplomatik antara kedua negara. Prancis mengatakan keputusan sepihak Australia untuk membatalkan kontrak strategis yang mendukung AS di bawah aliansi pertahanan baru dengan Washington dan London (AUKUS) merusak kepercayaan antara kedua negara.

Paris yang marah menarik utusannya dari Washington dan Canberra, dan Presiden Emmanuel Macron mengecam Perdana Menteri Scott Morrison sebagai "pembohong" karena membatalkan kesepakatan pada menit terakhir.

Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri baru Australia Anthony Albanese – yang bukan bagian dari keputusan tahun lalu – mengatakan sekarang bahwa “masalahnya telah diselesaikan, kami dapat melanjutkan hubungan dengan Prancis.”

Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu, bertemu dengan timpalannya dari Australia Richard Maries di sela-sela dialog Shangri La di Singapura, menyatakan harapan bahwa kesepakatan penyelesaian dan perubahan pemerintahan akan membantu Prancis mengatasi krisis dalam hubungan dengan Australia, kata Kementerian Pertahanan Prancis.

Dia juga mengatakan Prancis siap mendengarkan proposal Australia untuk membangun hubungan pertahanan bilateral di masa depan dalam konteks keamanan Indo-Pasifik.