JAKARTA - Perbankan tengah membidik besarnya potensi pembiayaan ke berbagai sektor yang terkait dalam ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB di dalam negeri.

"Saya percaya ini adalah opportunity yang terbuka lebar buat perbankan. Mungkin terbukanya sekaligus tidak terbuka luas, tapi sudah terbuka. Dan yang kedua saya percaya siapa yang duluan memulai untuk mendapatkan opportunity tersebut dengan cara yang benar, ia akan keluar sebagai pemenang," kata Direktur Bisnis UKM PT Bank KB Bukopin Tbk Yohanes Suhardi dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah ingin membangun ekosistem kendaraan listrik berskala besar yang mencakup sektor hulu hingga hilir. Setelah produksi mobil listrik, pemerintah juga ingin melanjutkan pembangunan industri untuk daur ulang baterai listrik sehingga tercipta ekosistem kendaraan listrik yang besar di dalam negeri.

Jika ekosistem mobil listrik dari hulu ke hilir dibangun di Indonesia, maka ke depannya harga mobil listrik bisa menjadi lebih murah. Terlebih, Indonesia memiliki kekayaan alam, seperti nikel, yang menjadi sumber bahan baku komponen kendaraan listrik. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, harga mobil listrik juga diyakini bisa ditekan.

SEVP Consumer Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk Wawan Setiawan juga menilai ekosistem KBLBB sangat besar sehingga menjadi peluang bisnis pembiayaan yang besar juga bagi perbankan.

"Ke depan BSI melihat ini potensi yang sangat besar tidak hanya di sisi hilir tapi juga di sisi hulu, tapi kembali lagi ke kesiapan masing-masing bank. Kami saat ini baru siap di sisi hilir, tapi ke depan kami akan terus diperbaiki, tentu juga butuh dukungan dari segala pihak agar kita juga bisa masuk ke sisi upstream," ujar Wawan.

Indonesia disebut memiliki keunggulan untuk ekosistem hulu-hilir KBLBB. Cadangan nikel dunia tahun 2020 mencapai 94 juta MT, dengan porsi Indonesia sebesar 21 juta MT atau 22,34 persen. Sementara itu, produksi nikel dunia tahun 2020 sebesar 2,5 juta MT dengan porsi Indonesia sebesar 760 ribu MT atau 30,4 persen.

Pemerintah dan otoritas pun telah menerbitkan bauran kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung ekosistem KBLBB hulu-hilir. Salah satunya pemerintah mengeluarkan kebijakan restriksi ekspor bijih nikel melalui Permen ESDM No 11 Tahun 2019 mengenai pemberlakuan pembatasan ekspor nikel dengan kadar tertentu (<1,7 persen) dipercepat mulai 1 Januari 2020, sebelumnya diatur berlaku mulai 11 Januari 2022.

Kemudian terkait kebijakan smelter nikel, melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang izin pertambangan diwajibkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Kewajiban tersebut guna mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri.

Pemerintah juga melibatkan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk konsorsium BUMN untuk bekerjasama dengan investor dalam pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Asuransi MSIG Bernard P Wanandi mengatakan, dari sisi pelaku industri asuransi saat ini juga sedang menjajaki dan akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencakup risiko-risiko dari kendaraan bermotor listrik

"Yang pasti, jika memang penjualan kendaraan bermotor listrik ini semakin meningkat, asuransi juga pasti siap karena ini adalah salah satu dari komitmen untuk menyukseskan program implementasi kendaraan bermotor listrik. Asuransi umum kita pasti juga akan mempersiapkannya, sehingga jika demand sudah ada kita juga sudah siap," ujar Bernard.