JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyetujui pemberian penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp1,2 miliar kepada PT Food Station Tjipinang Jaya. PMD akan digunakan untuk pengadaan beras fortifikasi guna mencegah stunting.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo mengatakan, beras fortifikasi merupakan beras premium yang dicampur dengan kernel mengandung zinc sehingga beras diharap mampu mencegah stunting.

"Sebagaimana kita ketahui salah satu program strategis Pemprov adalah mengurangi stunting. Beras fortifikasi itu diproduksi oleh mitranya FS, di mana beras mengandung kernel zinc yang bisa langsung dikonsumsi masyarakat," tutur Pamrihadi di Jakarta, Jumat (18/11/2022).

Untuk penyebarluasan beras fortifikasi, lanjut dia, PT Tjipinang Food Station akan bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Ia berharap Pemprov DKI juga bisa memiliki program pendistribusian beras ke masyarakat kurang mampu, karena harga yang dipasang PT Food Station, yakni Rp16 ribu per kilogram.

"Kalau seandainya itu mau dijadikan program oleh pemprov, maka pemprov harus mendesain. Ini baru harga keekonomian yang diperuntukan bagi anak-anak atau bagi warga yang merasa penting mengkonsumsi beras fortifikasi," kata Pamrihadi.

Sebelum program pendistribusian didesain, ia mengharap ada sosialisasi dan kampanye manfaat beras fortifikasi kepada warga Jakarta.

"Harapannya ini pengenalan dulu, terus kampanyekan, nanti setelah itu baru jadi program. Manfaatnya juga banyak untuk kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, stunting di kalangan anak-anak," tuturnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah mengatakan, dengan PMD yang diberikan, PT Food Station harus menjamin keterjangkauan harga sehingga program tersebut efektif sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat serta menekan stunting pada anak usia dini yang kini mencapai 16,8 persen.

"Ini satu-satunya program yang beririsan langsung dengan stunting," ujar Farazandi.

Dia mengatakan, keterjangkauan harga penting.

"Kalau programnya ada, tetapi harganya tidak terjangkau, ya jadi tidak tuntas upaya kita," katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B Nur Afni Sajim yang mengungkapkan, beras fortifikasi yang dinilai mampu mencegah stunting ini, harus memiliki harga jual ekonomis.

Bila harga jualnya mahal, maka dikhawatirkan masyarakat ekonomi kelas bawah tidak mampu mengonsumsinya sehingga target awal penyediaan beras tersebut tidak tepat sasaran.

"Itu menjadi perhatian. Kita tidak mau nanti kegiatan itu, ke masyarakat berdampaknya tidak ekonomis," tutur Nur Afni.

Anggota Komisi B Muhammad Taufik Zoelkifli mendorong PT Food Station agar memasukan beras fortifikasi ini dalam program pangan murah, dengan harapan pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat membelinya dengan harga terjangkau.

"Kita memberikan modal untuk menyediakan beras fortifikasi itu, nanti berikutnya jika mau digunakan untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan, nanti bisa kita skemakan dengan KJP dan bantuan sosial," ujar Taufik.