JAKARTA - Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, menegaskan bahwa di tahun politik ini, kita sebagai umat dan bangsa harus semakin meneguhkan jati diri dan asas kultural sehingga berpolitik bukanlah meninggalkan jati diri kita sebagai umat dan bangsa, serta jati diri kita yang melanjutkan sejarah. Dengan demikian, kita terus bisa mewarisi masyarakat dengan segala adat istiadat dan kulturalnya.

“Itu sangat dipentingkan di tahun politik ini sehingga kita tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan tradisi, yang tidak sesuai dengan kemashlahatan masyarakat, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” kata Hidayat Nur Wahid usai Dialog Kebangsaan dan Keagamaan dengan para tokoh masyarakat, kiai, ulama, dan para guru, di Demak, Jawa Tengah, Jumat (25/11/2022).

HNW menambahkan melalui wayang, gamelan, tradisi seperti Gerebeg dan Sekaten, Sunan Kalijaga berhasil mengajarkan Islam tanpa menghilangkan kultur budaya yang melekat pada masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga berdakwa dengan memanfaatkan wayang menjadi pertunjukkan seni yang digemari masyarakat. “Inilah wujud dari keimanan dan kecerdasan Sunan Kalijaga dalam berdakwah,” katanya.

Model dakwah Sunan Kalijaga, lanjut HNW, telah mensinergikan komitmen keagaman dengan kehidupan bermasyarakat Indonesia khususnya Jawa yang berbudaya. Untuk itu, Sunan Kalijaga menjadi suri tauladan dan semua elemen bangsa perlu meneladani perjuangan Sunan Kalijaga dalam menjaga kerukunan masyarakat.

Sementara dalam Dialog Kebangsaan dan Keagamaan dengan para tokoh masyarakat, kiai, ulama, guru, pimpinan pengajian, HNW menyemangati para peserta bahwa negeri Indonesia adalah hasil perjuangan para kiai, santri, ulama, habaib, bersama masyarakat lainnya sehingga sudah semestinya bila para guru, kiai, ulama, berada di garda terdepan untuk ikut membangun dan menyelamatkan bangsa, serta mensukseskan agenda bangsa, termasuk dalam konteks ini agenda perpolitikan.

Dalam dialog itu, HNW menyebutkan bahwa Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi itu menghendaki adanya peran serta dari seluruh masyarakat. Setelah reformasi, melalui perubahan UUD, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memilih secara langsung presiden, gubernur, anggota DPR, dan anggota DPRD.

“UUD dalam konteks demokrasi memberi ruang seluruh rakyat Indonesia menjadi bagian dari solusi yang bisa menghadirkan perbaikan. Melalui pemilihan umum perbaikan bisa dilakukan. Suara yang diberikan sangat berpengaruh. Selisih suara bisa menghasilkan sejarah yang berbeda,” ujarnya.

HNW mencontohkan selisih suara dalam pemilihan Ketua MPR periode 2004-2009. HNW terpilih menjadi Ketua MPR dengan selisih dua suara. “Contoh ini dalam rangka menyemangati bahwa kemenangan tidak dimaknai sekadar sebagai menang, apalagi menghadirkan arogansi, radikalisme. “Tidak seperti itu. Kemenangan bagi PKS adalah dalam rangka berkhidmat lebih banyak lagi buat masyarakat, melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

“Itulah visi kita sehingga mementingkan adanya pemenangan agar semakin banyak lagi kemashlahatan. Kita melakukan kegiatan di Jawa Tengah ini untuk memastikan bahwa berpolitik artinya adalah tetap merujuk pada masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Usai Dialog Kebangsaan dan Keagamaan, HWN melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darunnuroin, di Desa Jleper perbatasan Demak dan Jepara, dan bersilaturahmi dengan Ikatan Keluarga Pondok Modren (IKPM) Darussalam Gontor Se-eks Karisidenan Pati di Museum Jenang, Kudus.