JAKARTA - Parlemen Korea Utara menguraikan rencana untuk menormalkan produksi industri dan memenuhi tujuan ekonominya tahun ini, meskipun terjadi "pergolakan terburuk" di tengah pandemi virus corona pada tahun 2022, kata media pemerintah pada Kamis.
Parlemen negara tertutup itu, Majelis Rakyat Tertinggi, mengadakan pertemuan dua hari mulai Selasa untuk membahas anggaran pemerintah, kebijakan ekonomi dan perubahan personel, kata kantor berita resmi KCNA.
Bank sentral Korea Selatan mengatakan ekonomi Korea Utara menyusut pada tahun 2021 untuk tahun kedua berturut-turut setelah mengalami kontraksi terbesar dalam lebih dari dua dekade tahun sebelumnya, terkena penguncian COVID-19 dan sanksi internasional atas program senjatanya.
Pemimpin Kim Jong Un tidak bergabung dalam pertemuan tersebut, tetapi Kim Tok Hun, perdana menteri kabinet, meninjau pekerjaan tahun lalu dan menetapkan tugas tahun ini untuk industri-industri utama.
Perdana menteri memuji negara itu karena "berhasil mengatasi pergolakan terburuk sejak berdirinya negara" di tengah wabah COVID-19, meskipun "kekurangan" dalam mengimplementasikan rencana tahun lalu.
Kabinet bertujuan untuk mempercepat produksi sektor secara keseluruhan dan membuat 2023 "tahun perubahan besar dan perubahan dalam pembangunan" yang menandai ulang tahun ke-75 yayasan negara, kata Kim.
"Ini akan memastikan indeks ekonomi dan 12 tujuan utama yang harus dicapai oleh semua sektor ekonomi nasional dilakukan tanpa kegagalan," kata Kim, menurut KCNA.
Dia menyerukan normalisasi produksi pabrik logam dan memperkuat tambang besi dan pabrik baja, dan mengoperasikan pabrik kimia "dengan kapasitas penuh" untuk mempercepat proyek konstruksi.
Negara itu juga akan mengambil "langkah tegas" untuk memasok peralatan, material, dan dana untuk meningkatkan produksi batu bara, kata Kim.
Dalam pengiriman KCNA lainnya pada pembahasan anggaran, Menteri Keuangan Ko Jong Bom mengatakan pengeluaran keseluruhan tahun ini diperkirakan naik 101,7% dari tahun lalu, tanpa menyebutkan angka.
Sekitar 45% dari total pengeluaran akan dialokasikan untuk meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, sementara pengeluaran pertahanan akan mencapai 15,9%, hampir sama dengan tahun lalu, kata Ko.
"Anggaran negara untuk tahun ini harus dilaksanakan tanpa gagal untuk mendukung secara finansial pekerjaan memperkuat kemampuan pertahanan negara, mengembangkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat," kata Ko kepada parlemen.