JAKARTA - Target kemiskinan 7% dan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 yang dicanangkan oleh Pemerintah disebut bakal sulit tercapai jika tidak tata kelola data yang memadai.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan tingkat kemiskinan di tahun 2022 sebesar 9,5% dan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 adalah 2,04%.

"Kalau melihat tren datanya sulit rasanya. Namun perlu ada perbaikan yang sistematik mengenai tata kelola penanggulangan pengentasan kemiskinan Jadi berangkat dari perbaikan tata kelola diantaranya adalah perbaikan dari data,” ucap Margo dalam Launching Reformasi Birokrasi dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Danareksa, Senin (30/1/2023).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/" style="text-decoration:none;color:#228239;font-weight: 700;">Kemiskinan Ekstrem, BPS mendapatkan mandat untuk monitor perkembangan kemiskinan ekstrem .

Dari 212 kabupaten kota yang jadi target pemerintah tercatat pada maret 2021 3,61% lalu pada Maret 2022 turun jadi 2,76%.

Tingkat penduduk miskin ekstrem menjadi tidak miskin ekstrem 2,91%. Hal ini menunjukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program penurunan kemiskinan ekstrem,

“Artinya inilah bagian dari keberhasilan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang dulunya miskin ekstrem menjadi tidak miskin ekstrem ini sebanyak 2,91%,” kata Margo.

Di sisi lain pada tahun 2021 yang miskin ekstrem dan di tahun 2022 tetap miskin ekstrem sebesar 0,70%. Sedang penduduk tidak miskin ekstrem menjadi miskin ekstrem sebesar 2,06%.

Menurut Margo perubahan tingkat kemiskinan terjadi secara dinamis. Oleh karena itu harus ada tata kelola data yang baik agar sasaran menjadi clear.

"Hal ini perlu dibangun dan perlu memetakan dengan jelas bahwa siapa sih yang miskin ekstrem. Ini perlu didefinisikan dengan jelas agar semua K/L termasuk di daerah mempunyai target yang sama terhadap sasaran yang ingin kita capai,” pungkas Margo