JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menungkapkan arah kebijakan pembiayaan dalam ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, arah kebijakan pembiyaan yang pertama, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi.

"Kedua yaitu mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Jumat (19/5/2023).

Ketiga yaitu mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional.

Keempat yaitu memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Kelima yaitu mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional. Berikutnya yaitu akselerasi pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM.

“Serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” tutur Sri Mulyani.

Dia mengatakan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sedangkan angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%.

“Rasio gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110,” pungkas Sri Mulyani.