JAKARTA - Irak setuju untuk membayar sekitar $2,76 miliar utang gas dan listrik ke Iran setelah menerima pengabaian sanksi dari Amerika Serikat, kata seorang pejabat senior kementerian luar negeri Irak.

Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein diberi izin selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di sela-sela Konferensi Riyadh pada hari Kamis, sumber kementerian luar negeri, yang berbicara tanpa menyebut nama karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media termasuk Reuters.

Karena konflik dan sanksi selama puluhan tahun, Irak bergantung pada impor dari Iran untuk banyak kebutuhan gasnya.

Namun, sanksi AS terhadap minyak dan gas Iran telah menghambat pembayaran impor Irak, menempatkannya dalam tunggakan besar dan membuat Iran membalas dengan memotong aliran gas secara teratur.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak Ahmed Al-Sahhaf mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat bahwa Hussein telah membuat kemajuan "mengenai iuran keuangan antara Irak dan Iran selama diskusi dengan rekannya dari Amerika di Riyadh" ketika ditanya tentang dana tersebut.

Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Yahya Al-e Eshaq, kepala kamar dagang Iran-Irak, dikutip oleh kantor berita Iran mengatakan bahwa "Sebagian dari dana yang diblokir Iran di Irak telah dialokasikan untuk jamaah haji dan sebagian telah digunakan untuk kebutuhan pokok."

Sumber kementerian luar negeri Irak mengatakan bahwa dana tersebut akan ditransfer melalui Bank Komersial Irak dan menegaskan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya haji Iran dan bahan makanan yang diimpor oleh Iran.

Iran tidak dapat mengakses aset miliaran dolar di beberapa negara karena sanksi AS.

Amerika Serikat bersikeras bahwa Irak yang kaya minyak, produsen terbesar kedua kelompok OPEC, bergerak menuju swasembada sebagai syarat pengecualian untuk mengimpor energi Iran, namun Baghdad telah berjuang untuk melakukannya.