JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penganggaran dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos.

Hal itu didalami penyidik KPK lewat empat orang sebagai saksi pada Rabu (5/7). Para saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

"Para saksi hadir dan pendalaman materi antara lain terkait dengan proses perencanaan hingga penganggaran dalam pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/7).

Adapun keempat saksi dimaksud di antaranya, tiga saksi selaku tim uji petik program bansos beras 2020 Kemensos bernama Yudha Perkasa, Raditya Mahendra, Wahid Junaidi, kemudian Diah Destriana Hikmah selaku pereview Subbag Program dan Anggaran Dirjen Dayasos.

Diketahui, KPK saat ini sedang mengusut dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kemensos. Peristiwa pidana ini diduga terjadi sekitar tahun 2020-2021.

Lembaga antikorupsi menegaskan kasus korupsi bansos beras untuk seluruh Indonesia ini berbeda dengan perkara mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Adapun kasus korupsi penyaluran bansos beras ini telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar. KPK akan terus mendalami perkara bansos beras ini, termasuk dugaan keterlibatan pejabat Kemensos.

Dalam prosesnya, KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Mereka yang dicegah ialah M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik. Dia diketahui mengundurkan diri dari Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Kemudian, Ivo Wongkaren, Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Budi Susanto, Direktur Komersial PT BGR; April Churniawan, VP Operation PT BGR; Roni Ramdani, Ketua Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto, GM PT PTP.