NEW YORK - Akses pelokalan SDGs sampai ke tingkat desa dan daerah diakui mempercepat pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Praktek baik dari Indonesia ini dapat diadopsi negara-negara lain.

Pernyataan Indonesia ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta, dalam sesi Transformation from the ground up: Acting at local level.

Sesi lintas negara ini menjadi bagian dari High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/7/2023) waktu setempat.

Pertemuan ini dihadiri delegasi dari 196 negara. Indonesia pamerkan hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, serta menyajikan seminar bertajuk Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs.

Indonesia berbagi pengalaman perihal aksi-aksi pelokalan SDGs di semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga desa.

"Di tingkat desa, Indonesia memiliki sejumlah arah kebijakan, seperti inisiatif SDGs Desa,” jelas Ivanoich.

“Menteri Desa PDTT, A Halim Iskandar, menciptakan SDGs Desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Mereka berkontribusi secara aktif mendukung SDGs Desa, melalui fasilitas alat, pengetahuan, dan sumber daya lain," sambung Ivanovich.

SDGs Desa juga memastikan suara penduduk desa didengar, seraya mengetengahkan inklusivitas dan menguatkan rasa memiliki maupun solidaritas antar warga desa.

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengajak pemangku kepentingan untuk turut memberikan dukungan arah kebijakan SDGs Desa.

“Selama pandemi, Indonesia juga menerapkan dua kebijakan utama, berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa,” sambung Ivanovich.

BLT Dana Desa bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin di desa. Aksi ini membantu mereka mengatasi dampak ekonomi pandemic Covid-19.

Adapun Padat Karya Tunai Desa bertujuan memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan produktif dalam bidang infrastruktur dan ekonomi.

Melalui aksi-aksi itulah desa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Indonesia.

Di tingkat daerah, dua kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya, telah menyusun Voluntary Local Review (VLR).

Dokumen pelokalan SDGs ini menyoroti kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan memajukan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Laporan pemerintah daerah ini menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk mempercepat kemajuan SDG, kemudian merumuskan laporan mereka sendiri.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang memfasilitasi penyusunan laporan enam kota lain dan empat provinsi.

“Kami mendorong VLR ini untuk juga menyoroti program dan kemajuan SDGs di tingkat desa” tambah Ivanovich,

"Kami berharap tindakan transformatif, solusi inovatif dan kemajuan yang dicapai masyarakat desa tidak hanya diakui, tetapi juga praktek baik ini dibagikan dan dapat direplikasi di seluruh negara anggota PBB”.