JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah membuat data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih akurat agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

“Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi. Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan seperti dilansir dpr.go.id, Jumat (28/7/2023).

Diketahui, penyaluran tambahan bansos beras dengan total Rp 8 triliun ini akan diberikan kepada 21,35 juta KPM.

Nantinya, setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November, dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023.

Penerima manfaat akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per setiap penyaluran. Daniel pun mengingatkan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan dalam proses distribusi bansos.

 “Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKB menyoroti persoalan yang kerap muncul saat penyaluran Bansos, yakni data penerima manfaat yang tidak terbarui. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos), agar bansos beras ini bisa diterima langsung oleh masyarakat yang dituju dalam program.

“Kurangnya validasi dan data yang tidak update sering kali menimbulkan permasalahan. Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” sebut Daniel.

Beragam persoalan terkait DTKS di masyarakat di antaranya mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri. Daniel meminta Pemerintah mengawasi betul persoalan DTKS ini.

“Harapannya DTKS sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” tuturnya.