JAKARTA - Presiden Tunisia Kais Saied menunjuk Ahmed Hachani sebagai perdana menteri baru, menggantikan Najla Bouden, yang mengakhiri tugasnya, kata kepresidenan Tunisia pada Rabu pagi.

Penunjukan Hachani, yang menjabat sebagai direktur sumber daya manusia di bank sentral Tunisia, dilakukan di tengah krisis ekonomi dan sosial yang mendalam di negara tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, presiden telah berulang kali menyalahkan pejabat dan pemerintah, dengan mengatakan mereka harus bertindak untuk mengatasi masalah dan layanan publik yang buruk, termasuk pemadaman air dan listrik yang sering terjadi.

"Ada tantangan besar yang harus kita angkat untuk menjaga tanah air kita, negara kita, dan perdamaian sipil," kata Saied kepada Hachani setelah dia mengambil sumpah konstitusional.

"Kami akan bekerja untuk mencapai keinginan rakyat kami dan keadilan yang diinginkan dan untuk mencapai martabat nasional," tambah Saied.

Saied telah menunjuk Bouden sebagai perdana menteri sekitar dua tahun lalu, setelah dia memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan mengambil alih hampir semua kekuasaan pada Juli 2021 dan membubarkan Parlemen dalam sebuah langkah yang digambarkan oposisi sebagai kudeta.

Pemerintah Bouden, bagaimanapun, gagal memperbaiki krisis ekonomi dan sosial, di tengah kekhawatiran Tunisia tidak akan mampu membayar utang luar negerinya karena krisis keuangan yang parah yang menyebabkan kekurangan banyak komoditas seperti roti, farina, gula, beras dan kopi.

Sementara pemerintah Bouden mendukung program reformasi ekonomi untuk memperoleh pinjaman $1,9 miliar dari Dana Moneter Internasional, Saeid menolak reformasi apa pun yang akan mencakup pemotongan subsidi pangan dan energi, dengan mengatakan hal itu dapat menyebabkan ketegangan sosial yang akut.