JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menegaskan pembangunan desa harus berbasis pada kebutuhan dan masalah yang ada di desa.

Dengan pendekatan ini, pembangunan desa dapat lebih efektif dan relevan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

"Ini harus terus kita lakukan agar kita paham peta permasalahan yang ada di desa karena kita pun selalu mengaungkan kepada masyarakat desa agar merencanakan pembangunan senantiasa bertumpu pada kebutuhan dan masalah, bukan kepada kemauan dan keinginan segelintir orang," kata Gus Halim saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (25/09/23).

Menurut Gus Halim, pendekatan berbasis kebutuhan dan masalah rujukannya adalah data mikro SDGs Desa yang menyajikan kondisi masyarakat desa by name by address.

Dengan data yang akurat akan membantu pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa. Menurutnya sinergi pembangunan desa kunci sederhananya adalah data.

Maka dari itu, Ia menambahkan pembangunan berbasis data ini penting agar tercipta sinergitas antara Kementerian/Lembaga dalam membangun desa serta Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan pembangunan desa yang tepat sasaran.

Selain itu, Gus Halim juga menyinggung soal BUMDes yang memang perlu diperhatikan lebih detail agar berhasil maksimal.

"Makanya saya ngotot BUMDes harus ada pendampingan seperti STAN dan Akuntabilitas Keuangan. Ini bagian agar keberlanjutan BUMDes bisa dilanjutkan," kata Gus Halim.

Sebelumnya, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito mengatakan, output yang diharapkan dari Rakor ini adanya peningkatan sinergitas dam sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan.

"Adanya rumusan isu strategis pembangunan desa dan perdesaan sebagai usulan menyusun RPJMN 2025-2029," kata Sugito.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela serta Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Raden Hari Pramudiono dan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah M Nurdin.

Hadir juga Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Dinas PMD Provinsi, NGO dan Mitra Pembangunan di lingkungan Kemendes PDTT