JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengapresiasi kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang genap memasuki usia ke-78 tahun. Upacara Parade dan Defile dalam rangka Peringatan HUT ke-78 TNI, di Lapangan Monas, Jakarta, dipimpin langsung Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara, serta Panglima Divisi 3 Kostrad Mayjen TNI Choirul Anam sebagai komandan upacara.

Bamsoet yang juga penerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL ini juga mengingatkan agar setiap personel TNI tetap mempertahankan dan menjalankan netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat.

"TNI adalah anak kandung rakyat sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara, yang harus memegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit sebagai pegangan dalam bertindak. Karenanya TNI jangan didowngrade menjadi alat politik untuk mengejar kekuasaan," ujar Bamsoet usai menghadiri upacara Parade dan Defile dalam rangka Peringatan HUT ke-78 TNI, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/23).

Bamsoet menjelaskan, atas berbagai peran dan kontribusi TNI terhadap bangsa dan negara, tidak heran jika rakyat memberikan apresiasi tinggi. Terlihat dari hasil survei Litbang Kompas pada Februari 2023, yang menunjukan 86,5 persen responden menyatakan citra TNI baik. Tingginya apresiasi rakyat tidak boleh membuat TNI cepat berpuas diri. Melainkan harus menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kemampuannya.

"Mengingat tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kedepannya semakin kompleks. Khususnya dalam menghadapi potensi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan Informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare. Karenanya sangat penting bagi TNI untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Bahkan jika perlu juga membentuk angkatan ke-IV, Angkatan Siber, melengkapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, TNI juga perlu didukung anggaran yang proporsional. Mengingat hingga saat ini, anggaran pertahanan Indonesia masih yang terkecil di ASEAN. Pada tahun 2023 lalu misalnya, Kementerian Pertahanan mendapatkan sekitar Rp 134,32 triliun. Walaupun terbesar diantara Kementerian lain, namun angka tersebut hanya sekitar 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Idealnya, berbagai negara besar dunia menganggarkan anggaran pertahanan sekitar 2 persen dari PDB. Di ASEAN saja, Singapura menganggarkan sekitar 3 persen dari PDB, dan Vietnam sekitar 2,3 persen dari PDB. Karena anggaran pertahanan yang masih jauh dari ideal, tak heran jika modernisasi Alutsista hingga kesejahteraan dan pembinaan prajurit TNI belum dapat berjalan maksimal," pungkas Bamsoet.

Turut hadir antara lain, Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wapres ke-11 RI Boediono.