JAKARTA - Komisi X DPR RI menilai kasus perundungan anak di Indonesia semakin parah. Dia menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan karakter peserta didik.

"Ada hal-hal baru yang harus dicermati. Yang tidak mampu dijawab dengan kurikulum yang ada. Pendidikan budi pekerti, misalnya, digabung dengan pelajaran agama. Sementara, pelajaran agama hanya dua jam dalam seminggu," kata Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal dalam acara Dialektika Demokrasi di Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Dalam acara tersebut mengangkat tema, `Stop Perundungan Demi Masa Depan Anak.` Politisi dari Fraksi PKS ini mengatakan, dalam konteks ini, kemampuan sekolah sangat minim untuk membangun karakter baik pada anak. Muatan Kurikulum Merdeka yang ada saat ini rasanya perlu memasukkan lebih banyak indikator pembangunan karakter. Dia pun menyoroti ketahanan keluarga yang semakin rapuh sebagai salah satu faktor tumbuhnya benih-benih kekerasan pada anak.

“Anak-anak kita terkoneksi ke dunia yang jauh lebih luas dan mengglobal melalui perangkat digital. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan tersebut. Mereka belum siap, khususnya dalam memberikan bimbingan, mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini perlu juga menjadi catatan bagi kita bersama,” jelas Mustafa.

Dia pun merasa prihatin atas maraknya kasus perundungan anak dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, hal ini perlu diantisipasi dan ditanggulangi oleh seluruh pihak. “Kondisi ini perlu kita kategorikan sebagai bentuk kedaruratan, yang memaksa seluruh pihak, mulai dari orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara, berperan aktif dalam rangka mencegah perilaku negatif dan kekerasan pada anak,” ujar Mustafa.

Dia pun menjabarkan, jika darurat perundungan ini tidak mampu diantisipasi dan ditanggulangi, maka akan sangat berbahaya. “Anak-anak kita adalah bagian dari masa depan bangsa. Apabila kita sampai salah dan gagal dalam membina sekaligus mendidik mereka, maka masa depan bangsa berada dalam ancaman,” papar Mustafa.

Menurutnya masifnya informasi negatif yang didapat anak dari perangkat digital adalah salah satu pintu masuk nilai-nilai kekerasan pada anak. “Kita harus akui bahwa perangkat-perangkat negara yang ada, terutama pendidikan, belum mampu mendeteksi secara dini maupun mengantisipasi perkembangan dan aktivitas anak didiknya sendiri, khususnya di dunia digital. Tidak ada filter terhadap informasi-informasi yang terlalu banyak yang diterima oleh anak-anak kita,” ungkap Mustafa.