JAKARTA - Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara resmi membuka Musyawarah Daerah ke-X Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta di Ruang Pola Balaikota, Selasa (5/12/2023).

Heru Budi menyambut baik pelaksanaan Musda MUI DKI Jakarta ini sebagai wadah untuk evaluasi program kerja dan merumuskan langkah visoner yang adaptif bagi organisasi.

"Harapannya, program kerja dan keputusan yang disusun selaras dengan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mewujudkan transformasi Jakarta sebagai Kota Global," kata Heru Budi.

Heru Budi memaparkan, terlepas menyandang status Ibu Kota Negara, Jakarta ke depan menjadi Kota Global yang dapat bersaing dengan kota besar lainnya di dunia.

Transformasi ini tidak hanya melibatkan aspek materi atau fisik, melainkan mencakup berbagai aspek yang membentuk karakter dan peningkatan kualitas masyarakat dengan keberagaman simpul mencakup kepemimpinan Ulama dan Cendikiawan.

"Diharapkan Musda ini dapat menghasilkan masukan berhararga bagi Transformasi Jakarta karena Tokoh Agama memiliki pengaruh dan otoritas moral yang dapat membimbing serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung perkembangan kota berkelanjutan," kata Heru Budi.

Heru Budi mengharapkan Tokoh-Tokoh MUI membantu transformasi Jakarta menjadi Kota Global dan dukungan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 karena Jakarta menjadi barometer politik nasional

"Mari perkuat sinergi dalam perkuat kehidupan beragama yang harmonis, menjaga situasi tetap aman dan kondusif," kata Heru Budi.

Sementara itu, PLT Ketua Umum DKI Jakarta Buya Risman Muchtar memaparkan, alasan dipilihnya pembukaan Musda ke-X di Ruang Pola karena MUI DKI Jakarta merasakan dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang luar biasa.

"Dukungan Pemprov DKI Jakarta membuat MUI DKI Jakarta sudah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Ummat dan masyarakat Ibukota," kata Buya Risman.

Buya Risman berharap kerja sama ini terus dilanjutkan dan MUI DKI Jakarta siap mendukung Pemprov DKI Jakarta.

"Insya Allah MUI DKI Jakarta siap membantu dan melaksanakan Pemilu Damai yang dimulai dengan pelaksanaan Musda yang damai," kata Buya Risman.

Musyawarah Daerah yang ke X pada 5-6 Desember 2023 yang bertempat di Grand Cempaka Resort And Convention Bogor.

Dasar hukum pelaksanaan Musda adalah Pertama, Pedoman Dasar MUI Bab V pasal 8 tentang Susunan Organisasi dan Pasal 9 tentang Hubungan Organisasi serta Bab VII Pasal 11 tentang Hubungan kerja dab Bab VIII Pasal 12 tentang Musyawarah dan Rapat-rapat, khususnya ayat 2 butir a Tahun 2020;

Kedua, Pedoman Rumah Tangga MUI Bab I Pasal 1 tentang Kepengurusan khususnya ayat 1 butir b, ayat 2 dan ayat 6 serta Bab II Pasal 8 tentang Musyawarah Daerah ayat 1 dan 2 Tahun 2020; Ketiga, Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Nomor: 01/PO-MUI/VIII/2021; dan Keempat, Surat Keputusan DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta nomor: Kep008/DP-P XI/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Susunan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana pada Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Ke Sepuluh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Peserta adalah para utusan dari MUI Pusat, pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta, utusan Dewan Pimpinan MUI Kota/Kabupaten, utusan Ormas Islam tingkat Provinsi, utusan dari Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren.

Tema Musda tahun 2023 ini “Membumikan Musyawarah Daerah Yang Bermartabat Dan Bersyariat”

Musda ini merupakan momentum untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja MUI DKI Jakarta selama lima tahun dan menetapkan kebijakan organisasi dan menyusun Garis Besar Program Kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Musda menetapkan susunan dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta Masa Khidmat 2023-2028, melakukan konsolidasi organisasi dan mengkaji berbagai informasi baru yang berkembang yang mempunyai pengaruh strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.