BOGOR - Kunjungan kerja Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan ke Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin (18/12/23), dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang ada.

Saat menggelar pertemuan di salah satu balai di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, warga curhat atas pembagian bantuan sosial (bansos). “Pembagiannya tidak adil dan merata,” ujar salah satu warga.

Mendengar curhatan yang demikian, Sjarifuddin Hasan mengucapkan terima kasih atas keberanian warga mengungkapkan masalah yang demikian. “Ungkapan tadi merupakan salah satu bentuk kepedulian pada kondisi masyarakat,” tuturnya. Apa yang disampaikan menjadi catatan dalam kunjungan kerja itu.
 
Setelah mendengar pembagian bansos yang tidak adil dan merata, selanjutnya Politisi Partai Demokrat itu mengatakan prosedur pembagian perlu dievaluasi ulang. Diakui salah satu kelemahan dari program itu adalah menyangkut masalah data. “Data katanya selalu di-up date namun masih saja terjadi kesalahan,” paparnya.
 
Kesalahan data membuat bansos salah sasaran, seperti orang yang tidak berhak malah menerima. Sedang orang yang berhak malah kelewatan. “Bahkan orang yang sudah meninggal tercatat mendapat bansos,” ujar anggota DPR dari Dapil III Jawa Barat yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu.
 
Akibat salah sasaran muncul pandangan tidak adil dari masyarakat. “Bagaimana adil kalau orang yang rumahnya gedong atau memiliki sepeda motor dua malah mendapat bansos,” tuturnya.
 
Anggota Komisi I DPR itu kembali menegaskan perlunya evaluasi terhadap pembagian bansos. Data yang ada menurutnya perlu direvisi. Dengan demikian penyaluran bansos ke masyarakat akan tepat sasaran.

Menurut Sjarifuddin Hasan tidak hanya data yang perlu diperbaiki namun juga penting adanya pengawasan dan feedback (masukan) dari masyarakat seperti curhatan tadi. “Bila ini dilakukan maka ke depan akan lebih baik,” ujarnya.
 
Pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa. Angka kemiskinan pun masih tinggi mencapai 9,3%. “Mengentaskan kemiskinan merupakan pekerjaan yang penuh tantangan," ujarnya.
 
Pada hari itu, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menggelar pertemuan dengan ratusan warga di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat.