JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menandatangani kerja sama pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), hari ini, Jumat (29/12/2023). Kerja sama ini terkait dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) untuk pemberian bantuan Pangan Tahun 2024.

"Kesepahaman hari ini adalah yang kami nantikan demi kontinuitas bantuan pangan beras di tahun 2024. Jadi mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8 persen dibandingkan KPM 2023," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi seusai menyaksikan penandatanganan kerja sama  tersebut.

"Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi tidak mungkin salah sasaran," ujar Arief.

Terkait ketepatan salur bantuan pangan beras menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Ini agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu dan merasakan manfaat dari salah satu paket kebijakan sebagai bantalan untuk melindungi stabilitas ekonomi akibat siklus El Nino, yang telah memengaruhi produksi dan pasokan pangan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menko PMK Muhadjir Effendy dan jajaran Kemenko PMK, karena responsnya sangat cepat. Kita akan terus jaga aspek governance. Kita mendukung adanya pemuktahiran data di setiap bulannya," sebut Kepala NFA.

"Mengenai kemungkinan adanya deviasi penerima dengan database yang kita gunakan sebelumnya, ini tentu akan terjadi. Untuk smoothing database, kami dan Bulog siap support. Lalu ketepatan salur ini juga memang selalu menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi karena beliau selalu memastikannya saat menjumpai masyarakat," beber Arief.

Lebih lanjut, Arief mengutarakan langkahnya menginisiasi bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dapat tersalurkan dengan baik dan meminimalisir adanya disposal atau pemusnahan stok.

"Saat saya masuk sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, saya merasa berkewajiban agar tidak ada disposal stok di Bulog, sehingga tidak mubazir. Ini bisa disebabkan stok yang rusak karena lama terendap di gudang. Untuk itu, stok CBP ini perlu disalurkan ke masyarakat luas yang memang membutuhkan," ucapnya.

"Ke depannya bantuan pangan ini, kita mimpinya bersumber dari pangan lokal yang ada di daerah itu. Misalnya kalau makanan pokok daerah itu adalah jagung, itu yang kita offtake dan distribusikan ke masyarakat daerah tersebut. Jadi kita bisa benar-benar mendayagunakan pemanfaatan pangan lokal yang beranekaragam dan tersebar di Indonesia," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara menjelaskan dalam pengembangan data P3KE ini bersumber dari banyak database agar validitasnya kuat. Pihaknya juga berkomitmen melakukan pengkinian data beriringan dengan penyaluran bantuan pangan beras nantinya.

“Arahan Bapak Menko PMK ke kami agar mendukung NFA. Data P3KE ini merupakan gabungan dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, dan data BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data PNM (Permodalan Nasional Madani). Itu sudah kita mix untuk saling cross-check dan mudah-mudahan ini paling valid. Kami mohon nanti, saat kita menyalurkan (bantuan pangan) ini (dapat) sekaligus updating. Begitu dapat foto (penyerahan bantuan pangan), kami masukkan ke (database) kami, jadi kami update terus,” tutur Andie.