JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar dari pemerintahan koalisi sayap kanannya di tengah perbedaan pendapat yang tajam mengenai konflik Israel-Palestina saat ini , yang mendekati hari ke-90 tanpa adanya tanda-tanda berakhirnya perang atau kesepakatan untuk menghentikan permusuhan.

Benjamin Netanyahu membatalkan pertemuan kabinet perang Israel pada Kamis malam (28/12/2023) yang dimaksudkan untuk membahas rencana “sehari setelah” perang setelah adanya penolakan keras terhadap pertemuan tersebut dari anggota koalisi sayap kanan.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dari partai ultranasionalis Kekuatan Yahudi mengatakan masalah ini berada di luar mandat kabinet perang. Partai Zionis Religius Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa mereka mengadakan pertemuan sendiri sebagai protes atas pengecualiannya dari diskusi tersebut.

Ben-Gvir dan Smotrich berada di kabinet keamanan yang lebih besar tetapi bukan bagian dari kabinet perang, yang anggota utamanya adalah Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin oposisi Benny Gantz.

“[Smotrich] tidak ingin diskusi itu [pada hari berikutnya] terjadi,” Alan Fisher dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yerusalem Timur yang diduduki, mengatakan pada hari Jumat (29/12/2023).

“Dia sangat menentang Otoritas Palestina (PA) yang berkuasa di Gaza pasca perang.”

Di bawah tekanan seperti itu, Benjamin Netanyahu memutuskan kabinet perang tidak akan membahas masalah ini, yang kini akan dibahas oleh kabinet keamanan pada hari Selasa.

Amerika Serikat telah menyarankan PA harus menguasai Gaza setelah Israel mencapai tujuannya untuk melenyapkan Hamas , yang serangannya pada 7 Oktober di Israel selatan memicu perang.

“Netanyahu membatalkan kabinet perang karena khawatir hal itu akan memecah koalisinya, memecah belah pemerintahannya, dan membahayakan posisinya sebagai perdana menteri,” kata Fisher.

Kabinet perang juga dimaksudkan untuk “membahas kesepakatan dengan Hamas – yang dinegosiasikan oleh Amerika, Qatar dan Mesir – tentang pertukaran tawanan dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel”, tambah koresponden kami.

`Antara batu dan tempat yang sulit`

Ahmed Helal, direktur Timur Tengah dan Afrika Utara di Global Counsel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembatalan rapat kabinet perang sudah “sudah lama terjadi” karena kekuatan militer dan elit politik semakin terpisah.

“Elite militer semakin merasa tidak nyaman selama 10 tahun terakhir, dan mereka bukanlah kelompok pasifis – mereka bukan kelompok merpati. Namun mereka memahami apa yang penting secara strategis bagi Israel, dan mereka telah menentang ambisi pemerintah sipil yang terlalu militeristik,” kata Helal.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan melakukan perjalanan lagi ke Timur Tengah minggu depan untuk membahas perang Gaza, di mana militer Israel telah menewaskan lebih dari 21,000 orang di Gaza saja. Jumlah korban tewas yang direvisi akibat serangan Hamas terhadap Israel mencapai 1.139 orang.

Diplomat utama AS kemungkinan akan menghadapi semakin banyaknya sekutu Arab regional yang mendorong gencatan senjata, Natali Tocci, direktur lembaga pemikir Italia Istituto Affari Internazionali, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Saat ini, kami tidak melihat AS benar-benar memberikan tekanan pada Israel untuk melakukan gencatan senjata,” kata Tocci. “Namun, seiring dengan meningkatnya peran Mesir… dalam menyerukan gencatan senjata, Blinken pada dasarnya akan berada di antara kesulitan.”

Mesir, yang berbatasan dengan Jalur Gaza, telah mengambil peran utama dalam mendorong gencatan senjata, termasuk memperkenalkan rencana untuk mengakhiri pertempuran . Ini termasuk pertukaran tawanan dan tahanan antara Israel dan Hamas.

Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan pada hari Kamis bahwa kelompok tersebut tidak akan melepaskan lebih banyak tawanan Israel tanpa “penghentian sepenuhnya aktivitas agresif terhadap rakyat kami melalui negosiasi yang selaras dengan kepentingan rakyat kami”.

Delegasi Hamas akan mengunjungi Kairo pada hari Jumat untuk mempertimbangkan rencana Mesir untuk mengakhiri perang, kantor berita Agence France-Presse melaporkan, mengutip seorang pejabat Hamas. (*)