CILACAP – Bantuan pangan beras, hari ini, Selasa (2/1/2024) kembali bergulir, dengan sasaran  22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penerima pada 2024 meningkat delapan persen dibanding  tahun sebelumnya,  yang sebanyak 21,3 juta KPM.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi melihat langsung penyaluran bantuan di Gudang Perum Bulog Gumilir Cilacap, Selasa (2/1/2024). Bantuan pangan ini berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Yang paling penting ini (bantuan pangan beras) Januari (sudah diterima), nanti akan terus (dilanjutkan) Februari dan Maret. Nanti kalau APBN cukup, dilanjut (bantuan pangan beras) lagi April Mei Juni. Jadi Januari Februari Maret, nanti saya lihat lagi kalau APBN memungkinkan, berarti tambah April Mei Juni,” ucap Presiden.

“Hari ini Badan Pangan Nasional bersama Bulog mendampingi Bapak Presiden, jadi beliau dari tahun lalu (terus memantau) sampai kemungkinan besar Maret nanti. Pemerintah akan terus melakukan bantuan pangan untuk 22 juta lebih KPM," tambah Kepala NFA Arief Prasetyo yang turut mendampingi Kepala Negara.

"Hari ini kami sampaikan stok Bulog cukup, sampai Maret nanti dan April peak season lebaran, kami pastikan juga cukup. Lalu tadi juga ada diskusi sedikit, Bapak Presiden minta setelah ini dengan Bapak Menteri Pertanian berkoodinasi untuk offtake, karena pupuk disiapkan, benih disiapkan, sehingga Oktober (tahun lalu) dan Maret ini harusnya sudah mulai tanam di dalam negeri. Jadi Bulog diminta untuk siap-siap menjadi offtaker,” sambungnya.

Arief juga menekankan, pada bantuan pangan beras tahun 2024 terdapat perubahan database penerima bantuan. Tahun 2024, NFA dan Bulog bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggunakan data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini, benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran,” jelas Arief.

“Bantuan pangan beras ini adalah salah satu program pemerintah untuk menjadi bantalan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino. Dengan pemerintah membantu beras 10 kg setiap bulannya, akan cukup membantu kebutuhan konsumsi bulanan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Ini karena konsumsi beras per kapita di Indonesia rata-rata berada di 6,6 kg dalam sebulan,” tandasnya.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 menyebutkan, rata-rata konsumsi per kapita sebulan menunjukan peningkatan, dari 6,4 kg pada 2019 menjadi 6,6 kg pada 2023.

“Adanya bantuan pangan beras ini juga turut andil sebagai salah satu upaya penurunan daerah rentan rawan pangan di 2023. Tentunya beriringan dengan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, sehingga secara sinergis dapat membuahkan hasil yang positif dan berprogres baik,” ungkap Arief.

“NFA pada 2023 telah menyusun FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan. Hasilnya cukup menggembirakan. Pada 2023 jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 68 kabupaten/kota.Sementara di 2022 mencapai 74 kabupaten/kota. Ini artinya situasi ketahanan pangan Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, FSVA 2023 menyimpulkan adanya perubahan positif tingkat kerentanan rawan pangan, dari semula 14 persen di 2022 terdepresiasi menjadi 13 persen di 2023. Ini menandakan pada FSVA 2022 terdapat 74 kabupaten/kota teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan atau prioritas 1-3.

Kemudian FSVA pada tahun ini, terjadi perubahan yang membaik berupa penurunan jumlah menjadi 68 kabupaten kota daerah rentan rawan pangan. Dengan tingkat kerentanan yang semakin mendekati target 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota, ini semakin mendekati pencapaian target sebagaimana termaktub dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024.