• News

Kabinet Israel Jadwalkan Pemungutan Suara soal Anggaran Perang Tahun 2024 Pekan Ini

Yati Maulana | Selasa, 09/01/2024 20:05 WIB
Kabinet Israel Jadwalkan Pemungutan Suara soal Anggaran Perang Tahun 2024 Pekan Ini Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich saat peresmian jalur kereta ringan baru Israel untuk wilayah metropolitan Tel Aviv, di Petah Tikva, Israel, 17 Agustus 2023. Foto: Reuters

JERUSALEM - Kabinet Israel akan menyetujui anggaran masa perang tahun 2024 pada hari Kamis, kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada hari Minggu, setelah para menteri menyetujui dukungan keuangan sebesar 9 miliar shekel ($2,5 miliar) untuk cadangan militer.

“Negara Israel menempatkan pasukan cadangan dan keluarga mereka sebagai pusat perhatian dan ini adalah jangkar anggaran untuk tahun 2024 yang akan kami sampaikan akhir pekan ini,” kata Smotrich dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Israel tahun lalu menyetujui anggaran dua tahun untuk tahun 2023 dan 2024. Namun perang melawan Hamas di Gaza telah mengguncang keuangan pemerintah, sehingga memerlukan perubahan anggaran dan pengeluaran tambahan.

Pada bulan Desember, parlemen menyetujui anggaran perang khusus untuk tahun 2023 sebesar hampir 30 miliar shekel untuk membantu mendanai perang dan memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang.

Juru bicara Smotrich mengklarifikasi bahwa pemungutan suara anggaran kemungkinan akan dilakukan pada hari Kamis namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa perang tersebut kemungkinan akan menelan biaya setidaknya 50 miliar syikal lagi pada tahun 2024 dan mengakibatkan defisit anggaran negara tersebut hampir tiga kali lipat menjadi sekitar 6% dari PDB, dan proyeksi bahwa pertempuran akan berlangsung hingga bulan Februari.

Bank of Israel mendesak pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran yang tidak terkait dengan perang untuk menyeimbangkan pengeluaran tambahan pertahanan dan biaya dalam negeri, dengan mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang lebih longgar dapat memperlambat laju penurunan suku bunga.