NUSA DUA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan berbagai capaian telah diraih Kemendes PDTT pada tahun 2023 dalam Rapat Kerja (Raker) tahunan di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (16/1/2024).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ini kinerja akan dioptimalkan agar target dan capaian bisa terpenuhi.

Target dan capaian yang telah diraih yakni kinerja serapan anggaran kementerian tahun 2023 sebesar 98,13 persen yang melebihi target Presiden sebesar 95 persen. Capaian ini menjadi kinerja serapan tertinggi selama dasawarsa berdirinya Kemendes PDTT.

Kedua, hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes PDTT Tahun 2023 yang terdata untuk Desa Sangat Tertinggal berkurang 8.603 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa.

Begitu juga dengan Desa Tertinggal yang berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa. Selanjutnya Desa Berkembang bertambah 5.884 desa, dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa.

Kemudian, Desa Maju juga bertambah 19.427 desa, dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa.

Desa Mandiri bertambah 11.282 desa, dari 174 desa menjadi 11.456 desa.

“Ini berarti, target mewujudkan 6.444 desa mandiri tahun 2024 telah tercapai pada tahun 2023. Namun, target pencapaian desa berkembang dan desa tertinggal masih belum dapat kita capai di tahun 2023 ini. Inilah yang harus kita optimalkan pada tahun 2024 ini,” kata Gus Halim.

Capain lainnya yakni yang ketiga adalah target pengentasan daerah tertinggal hingga tahun 2024 sebanyak 25 kabupaten.

Sampai tahun 2023, sudah terdapat 22 kabupaten potensi entas dari 62 kabupaten daerah tertinggal. Artinya, masih punya target menyiapkan 3 daerah tertinggal lagi untuk entas pada tahun 2024.

“Kabar baiknya, berdasar perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, capaian penurunan persentase kemiskinan di daerah tertinggal dari target 2023 sebesar 24,0%-24,5% sudah tercapai di angka 24,29%. Artinya, sudah memenuhi target. Capaian IPM di daerah tertinggal juga telah tercapai, dari target 61,5 hingga 62,” urai Gus Halim.

Untuk capaian keempat yakni hasil evaluasi terhadap Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan (IPKP) di 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dari target 57,20. Kini sudah tercapai sebesar 58,93.

“Tugas kita berikutnya adalah memastikan pemenuhan target 6 Kawasan Perdesaan yang berdaya saing, hingga berdampak rill untuk semua aspek sebagai sebuah Kawasan berdaya saing,” lanjut Profesor Kehormatam Unessa ini.

Capaian yang kelima yakni penurunan kemiskinan di desa yang ditargetkan sebesar 9,9 persen sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Target tersebut dimutakhirkan dalam Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2024 menjadi 9,9 persen sampai 10,4 persen. Target ini juga masih dimutakhirkan lagi dalam trilateral meeting antara Kemendes PDTT, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Desember 2023 menjadi 9,9 persen sampai 12,10 persen.

“Penurunan kemiskinan di desa masih pada angka 12,22 persen. Artinya, target tersebut belum bisa tercapai. Ini yang masih menjadi PR besar bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mengingat, faktor kemiskinan merupakan agregasi dari semua dimensi kehidupan dan merupakan tanggungjawab semua pihak," sebutnya.

"Sehingga target ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemendes PDTT. Kita berharap pada Tahun 2024 ini melalui kerja kerja semua pihak, angka kemiskinan di desa dapat kita wujudkan," ungkap Gus Halim.

Capaian keenam yakni dari 52 kawasan transmigrasi prioritas, Kemendes PDTT menargetkan 7 kawasan berdaya saing, 33 kawasan mandiri, dan 12 kawasan berkembang.

Hingga saat ini, baru tercapai 3 kawasan transmigrasi yang berdaya saing, yaitu Rasau Jaya (Kalimantan Barat), Lunang Silaut (Sumatera Barat), dan Lagita (Bengkulu). Sudah terwujud 34 kawasan mandiri, dan 15 kawasan berkembang.

“Artinya, kita masih punya utang mewujudkan kawasan transmigrasi berdaya saing. Untuk itu, perlu kerja keras dan kerja cerdas dengan memastikan angka-angka dan indeks-indeks agar dapat menggambarkan kondisi kawasan transmigrasi yang mampu berdaya saing, mandiri dan berkembang,” papar Gus Halim.

Sedangkan capaian yang ketujuh adalah bidang kelembagaan ekonomi desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebanyak 52.217 BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang terbentuk sebanyak 5.486 BUMDesa Bersama.

Dari jumlah tersebut telah resmi berbadan hukum sebanyak 17.265 BUMDesa dan 1.488 BUMDesa Bersama. Sedangkan, untuk sasaran revitalisasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama maju dan berkembang ditargetkan pada Tahun 2024 mencapai 6.200 BUMDesa dan 180 BUMDesa Bersama.

“Berdasarkan pemeringkatan Tahun 2023, target tersebut sudah terlampaui. kita mendapati perkembangan yang sangat baik, BUMDesa berbadan hukum, maupun transformasi UPK menjadi BUMDesa Bersama cukup menggembirakan. Kita patut berbangga dengan perkembangan BUMDesa selama ini,” katanya.

Kemudian capaian kedelapan di tahun 2023 telah terdapat berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan Kemendes PDTT. Di antaranya yakni Kemenpan RB memberi nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat B (Baik), Pengelolaan Utilitas Barang Milik Negara dengan Kategori Kementerian Kluster 3 (Penghargaan Reksa Bandha), SPIP mendapatkan nilai: 3,32 yang artinya Kemendes PDTT telah melaksanakan praktik pengendalian intern dengan baik.

Selanjutnya level Kematangan UKPBJ Tahun 2023 berhasil meraih level 3 atau masuk Level Proaktif, Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan nilai 76,80 kategori Baik, Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai Keterbukaan Informasi Publik dalam kategori Informatif dengan nilai 94,11.

Prestasi lainnya yakni Ombudsman Indonesia memberi predikat Tingkat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik pada Zona Hijau dengan nilai 89,47 predikat Opini Kualitas Tertinggi, Terpenuhinya 17 standar layanan pengadaan secara elektronik dari LKPP, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan nilai 349 untuk Keberhasilan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan masuk Kategori IV (Sangat Baik).

Selain itu, prestasi yang diraih yakni Predikat opini WTP pada laporan keuangan 2022 dari BPK RI yang menjadikannya meraih opini WTP 7 kali beruntun.

Kemudian penghargaan kepada Sekretariat Jenderal sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Tertinggi dalam Penyampaian SPT Unifikasi Tahun 2022 oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

“Berbagai prestasi yang kita raih tahun 2023 ini, harus menjadi pijakan kokoh bagi kita untuk meningkatkan kebermanfaatan, memastikan sustainability program dan kegiatan Kemendes PDTT, tetap on the track mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, serta mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa,” tandasnya.