JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengedepankan keterbukaan terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami di Badan Pangan Nasional tentunya menyambut baik kedatangan teman-teman dari BPK, dan tidak akan ada yang dihalang-halangi, tidak akan ada yang ditutupi, semuanya sangat terbuka untuk pemeriksaan. Tentunya Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian pastinya mengusung prinsip zero tolerance for integrity. Jadi tidak ada toleransi untuk integritas,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi pada Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian (Kementan) dan NFA Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, pada Rabu (17/1/2024).

NFA, lanjut Arief, berkomitmen mendukung pembangunan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Oleh karenanya semua kegiatan dan program NFA selama 2023 harus memenuhi kaidah compliance dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance practices).

“Perlu diketahui, Badan Pangan Nasional ini memang baru berumur dua tahun. Jadi pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 ini memang yang pertama bagi kami, karena sebelumnya masih menyatu dengan Kementerian Pertanian. Kami siap mendukung penuh pemeriksaan ini, karena semua kegiatan dan program yang telah dikerjakan harus memenuhi kaidah compliance dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2023, total anggaran yang diampu NFA sejumlah Rp 464,7 miliar. Komposisi dari total anggaran tersebut terdiri dari 69,27 persen dikelola di Satker pusat dan 30,73 persen untuk 34 Satker dekonsentrasi urusan pangan. Realisasi anggaran 2023 berhasil mencapai 95,78 persen atau sekitar Rp 445 miliar. Ini lebih baik dibandingkan 2022 yang kala itu berada di 87,08 persen.

“Kami selama 2023 turut bahu membahu dalam pengendalian tingkat inflasi nasional. Secara umum inflasi kita ada di 2,61 persen (secara tahunan) dan ini salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian juga hari ini petani kita sedang berbahagia. Hari ini harga jagung, harga beras, harga padi, dan NTP (Nilai Tukar Petani) tertinggi. Jadi petani kita sedang semangat tanam,” ungkapnya.

“Berikutnya lagi, berkat kerja keras dan komitmen kita di sektor pentahelix, membuahkan penurunan angka PoU (Prevalence of Undernourishment/Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) kita yang sebelumnya 10,21 persen menjadi 8,53 persen. FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) juga terjadi penuruan daerah rentan rawan pangan dari 74 kabupaten kota menjadi 68 kabupaten kota. Ini juga salah satu yang menjadi parameter kebanggaan kita,” urai Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

Lebih lanjut, dijelaskan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai angka 94,1. Ini lebih tinggi daripada target di RPJMN target yakni 94,0. Adapun skor PPH tersebut dengan Angka Konsumsi Energi (AKE) sebesar 2.088 kkal/kapita/hari atau 99,4 persen terhadap AKE 2.100 kkal/kapita/hari.

Mengenai kesiapan BUMN pangan sebagai offtaker terhadap hasil produksi yang terus digenjot Kementan, turut menjadi concern NFA. Terlebih apabila nantinya kondisi produksi nasional telah ideal, maka importasi pangan dari luar negeri dapat dihentikan.

“Jadi nanti Pak Mentan sudah panen beras, kedelai, jagung, kita sama-sama minta Bulog untuk offtake. Komoditas pangan lainnya ada di ID FOOD. Apalagi Ibu Menteri Keuangan telah menyediakan fasilitas subsidi bunga pinjaman dengan jaminan dari Kementerian Keuangan. Untuk beras, tadi Pak Mentan menyampaikan bahwa di Desember sudah tanam 1,3 juta hektar, bahkan sekarang ditargetkan 1,7 juta hektar,” ujar Arief.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila yang ditanam lebih dari 1 juta hektar, Insya Allah panennya akan 2,5 juta ton. Jadi kalau Pak Mentan tadi sampaikan (luas tanam) sudah di atas 1,3 juta hektar, selanjutnya kita (bisa) stop impor. Bapak Presiden Joko Widodo mengizinkan impor 2 juta ton di 2024 karena adanya defisit di Januari dan Februari ini yang sampai 2,8 juta ton,” tandasnya.

Dalam acara ini, Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan pemeriksaan laporan keuangan ini merupakan pelaksanaan amanat konstitusi. Ia berharap tidak ada moral hazard karena berhubungan dengan rezim pemerintahan saat ini.

“Kita di sini untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab masing-masing. Bapak Ibu selaku pengelola keuangan negara, penanggung jawab keuangan negara, dan kami sebagai pemeriksa. Kita sama-sama diamanahkan oleh undang-undang, dari konstitusi. Ini tahun-tahun terakhir di masa-masa transisi, biasanya muncul sikap yang moral hazard. Kami berharap itu tidak terjadi pada Kementerian Pertanian dan apalagi di Badan Pangan Nasional yang masih baru ini,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini turut hadir antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, beserta segenap pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.