• News

Kesepakatan Pelabuhan Somaliland, Somalia Tolak Mediasi dengan Pemerintah Ethiopia

Tri Umardini | Jum'at, 19/01/2024 06:01 WIB
Kesepakatan Pelabuhan Somaliland, Somalia Tolak Mediasi dengan Pemerintah Ethiopia Warga Somalia berbaris menentang kesepakatan pelabuhan Ethiopia-Somaliland di stadion Yariisow di Mogadishu, Somalia, pada 3 Januari 2024. (FOTO: REUTERS)

JAKARTA - Somalia menyatakan tak ada ruang mediasi dalam perselisihan dengan Ethiopia kecuali Addis Ababa membatalkan perjanjian kontroversial dengan wilayah Somaliland yang memisahkan diri.

Pernyataan tersebut dilontarkan pada Kamis (18/1/2024).

Ketegangan di Tanduk Afrika meningkat setelah Ethiopia yang tidak memiliki daratan mencapai nota kesepahaman dengan Somaliland pada 1 Januari 2024 yang memberinya akses ke laut.

“Tidak ada ruang untuk mediasi kecuali Ethiopia mencabut MOU ilegalnya dan menegaskan kembali kedaulatan dan integritas wilayah Somalia,” kata kementerian luar negeri negara itu dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun media sosial resminya.

Komentar tersebut muncul setelah badan penyelesaian konflik Uni Afrika pada hari Rabu (17/1/2024) membahas krisis tersebut dan meminta kedua negara “untuk menahan diri, mengurangi ketegangan dan terlibat dalam dialog yang bermakna guna menemukan penyelesaian damai atas masalah tersebut”.

Blok perdagangan delapan negara Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD) juga mengadakan pertemuan puncak luar biasa di Uganda pada hari Kamis mengenai perseteruan Ethiopia-Somalia, serta konflik di Sudan.

Keempat negara tersebut merupakan bagian dari blok tersebut, bersama dengan Sudan Selatan, Djibouti, Kenya dan Eritrea.

Akses ke laut

Somalia mengatakan kedaulatan dan integritas wilayahnya telah dilanggar oleh perjanjian tersebut dan telah meminta dukungan internasional.

Somaliland adalah bekas protektorat Inggris yang menghadap Teluk Aden yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari Somalia pada tahun 1991, sebuah tindakan yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Berdasarkan kesepakatan tanggal 1 Januari 2024, Somaliland setuju untuk menyewakan 20 kilometer (12 mil) pantainya selama 50 tahun kepada Ethiopia, yang ingin mendirikan pangkalan angkatan laut dan pelabuhan komersial di pantai tersebut.

Selama bertahun-tahun, Ethiopia, dengan populasi sekitar 100 juta orang, mencari akses ke laut setelah Eritrea memisahkan diri dari Addis Ababa dan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1993 setelah perang selama tiga dekade.

Negara Tanduk Afrika tersebut saat ini bergantung pada negara tetangganya, Djibouti, untuk sebagian besar perdagangan maritimnya.

Di Ethiopia, di mana hampir sepanjang tahun 2023 pemerintahnya menekankan perlunya pelabuhan laut dan bahkan secara halus mengisyaratkan kemungkinan menginvasi Eritrea untuk mendapatkan akses ke Laut Merah, kesepakatan tersebut digambarkan sebagai sebuah kemenangan. (*)