JAKARTA – Penghentian penayangan atau take down videotron pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) beberapa waktu lalu, di Jakarta dan Bekasi, Jawa barat, dinilai sangat menciderai dan merusak demokrasi.

“Kalau sudah pernah tayang dan tiba tiba berhenti sedangkan masa tayang masih ada maka ini harus diselidiki.Pihak Bawaslu juga jangan tinggal diam, harus menyelediki,” kata Anggota Dewan Penasihat Timnas AMIN, Frans Immanuel Saragih di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Aktivis 98 yang masuk dalam Presidium Perhimpunan Aktivis (PA) 98 kini mengatakan, berbeda pilihan dalam politik adalah hal biasa, tetapi apa yang terjadi pada kasus penghentian penayangan vediotron AMIN, sudah melukai demokrasi.

“Saya sebagai Presidium PA 98 merasakan demokrasi yang kami perjuangkan tahun 98 kembali dilukai pada peristiwa ini. Demokrasi harus seluas luasnya diberikan kepada rakyat Indonesia, termasuk dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung. Setiap Paslon Capres memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses demokrasi ini. Begitu juga dengan pendukungnya,” kata Frans.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai proses demokrasi yang sudah tumbuh di Indonesia. Jangan biarkan ada yang merusak demokrasi kita. Mari kita selamatkan demokrasi kita,” tutup Frans yang juga maju sebagai Caleg DPRD DKI dari NasDem wilayah Jakarta Pusat ini.