• News

Sebut Tidak Mungkin Ada Unifikasi, Korut Robohkan Monumen Persatuan dengan Korsel

Yati Maulana | Kamis, 25/01/2024 07:30 WIB
Sebut Tidak Mungkin Ada Unifikasi, Korut Robohkan Monumen Persatuan dengan Korsel Orang-orang ikut perayaan Hari Pembebasan Nasional dekat Gapura Reunifikasi di kota Pyongyang, Korea Utara 14 Agustus 2005. Foto: Reuters

SEOUL - Korea Utara menghancurkan sebuah monumen besar di ibu kotanya yang melambangkan tujuan rekonsiliasi dengan Korea Selatan atas perintah pemimpin Kim Jong Un. Pekan lalu dia menyebut saingannya sebagai "musuh utama" dan mengatakan unifikasi tidak mungkin lagi.

Citra satelit Pyongyang pada hari Selasa menunjukkan bahwa monumen tersebut, sebuah lengkungan yang melambangkan harapan untuk reunifikasi Korea yang selesai setelah pertemuan puncak antar-Korea pada tahun 2000, sudah tidak ada lagi, menurut laporan oleh NK News, sebuah outlet online yang memantau Korea Utara.

Reuters tidak dapat memastikan secara independen bahwa monumen tersebut, yang secara informal dikenal sebagai Gapura Reunifikasi, telah dibongkar.

Kim menyebut monumen itu "merusak pemandangan" dalam pidatonya di Majelis Rakyat Tertinggi pada 15 Januari, di mana ia memerintahkan amandemen konstitusi untuk mengatakan Korea Selatan adalah "musuh utama dan musuh utama yang tidak berubah-ubah," kata media resmi.

Ketegangan meningkat di semenanjung Korea menyusul intensifnya manuver militer yang dilakukan oleh militer Korea Selatan dan AS sebagai tanggapan terhadap uji coba senjata oleh Korea Utara, yang menyatakan bahwa pihaknya bersiap untuk “perang nuklir” dengan musuh-musuhnya.

Lengkungan tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Monumen Tiga Piagam Reunifikasi Nasional, berdiri setinggi 30 meter dan merupakan simbol dari tiga piagam, yaitu kemandirian, perdamaian dan kerja sama nasional, menurut catatan pemerintah Korea Selatan.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang mulai menjabat pada tahun 2022 telah mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara, menyerukan tanggapan segera dan keras terhadap tindakan militer Korea Utara yang telah meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea.

Korea Utara telah berjanji untuk “memusnahkan” Korea Selatan jika diserang oleh pasukan Selatan dan AS. Akhir tahun lalu, Korea Utara menyatakan tidak berlaku lagi perjanjian penting yang ditandatangani dengan Korea Selatan pada tahun 2018 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan militer.

Menyusul pidato Kim pekan lalu, majelis Korea Utara menghapuskan lembaga-lembaga penting pemerintah yang telah berperan penting dalam pertukaran selama beberapa dekade dengan Seoul.