JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyebut PDI Perjuangan salah alamat jika mengkritik Presiden Joko Widodo soal boleh atau tidaknya kepala negara berkampanye. Ia mengatakan, kritikan PDIP hanya lantara sakit hati usai Jokowi tak berpihak kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Bagi saya salah alamat jika PDIP mengkritik Jokowi. Tapi ini akibat sakit hati, maka mereka menuding soal etika," kata Jerry kepada katakini.com, Minggu (28/1).

Menurutnya, soal presiden boleh berkampanye sudah termaktub dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Lanjutnya, selama Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara maka hal itu diperbolehkan secara hukum.

"Mau dibilang beretika atau tidak, saya pikir soal mendukung ada aturannya dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kecuali menggunakan fasilitas negara maka itu diilarang," jelasnya.

Lanjut Jerry, seharusnya PDIP malu karena sudah mengkritik Jokowi. Pasalnya, PDIP sendiri yang pernah menyatakan jika Jokowi tidak dilarang jika ingin berkampanye.

"Dan pimpinan partai banteng moncong putih ini jangan juga secara frontal dan membabi buta menyerang Jokowi. Perlu introspeksi diri siapa yang salah setting," paparnya.

Seperti diketahui, viral di media sosial soal potongan wawancara politisi senior PDIP Adia Napitupulu yang mengatakan jika Jokowi akan berkampanye untuk pasangan Ganjar.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 22 Juli 2023 lalu, Adian mengatakan bahwa Jokowi tidak dilarang undang-undang jika ingin berkampanye.

Ia pun percaya betul kalau Jokowi nantinya akan berkampanye untuk Ganjar Pranowo.

Kendati demikian, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun justru mengkritik Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh memihak dan berkampanye saat pemilihan presiden (pilpres).

Ia mengatakan, seharusnya Jokowi berdiri di atas semua kepentingan dan golongan.

"Sangat disesalkan. Gimana mau cari Pemilu 2024 itu pemilu yang netral, pemilu yang demokratis. Sementara presiden sendiri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata RI yang harus berdiri di tengah kepentingan golongan malah menunjukkan sikap keberpihakan," kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (25/1) kemarin.

Ia menilai, Jokowi kini bertolak belakang dari sebelumnya. Ia pun menegaskan tak semestinya Jokowi secara terang-terangan menunjukkan dukungan untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Apalagi, saat ini Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Kalau misalnya dia memberi dukungan kepada nomor 2, itu sudah jelas-jelas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Padahal reformasi ini lahir karena anti KKN," pungkasnya.