JAKARTA - Dalam catatan sejarah perguruan tinggi setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, beberapa tokoh nasional dan pemuka Kristen di tanah air tergerak untuk mendirikan Dewan Gereja Indonesia (DGI) dan terlaksana pada 25 Mei 1950. Pada awal kegiatannya, DGI menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) - Dr. Hendrik Jayadi, SH, MH juga telah memberikan perhatian pada masalah pendidikan karena ketika itu bangsa Indonesia sangat memerlukan SDM untuk mengisi lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan.

"Hasrat masyarakat Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan nasional terus berkembang dan mendirikan perguruan tinggi. Hal ini yang mendasari DGI untuk membentuk komisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. I.P. Simandjuntak MA. Komisi ini bertugas membuat studi kelayakan dalam mendirikan universitas," ungkap Hendrik Jayadi.

Kemudian hasilnya dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh DGI dan pada 30 Juni1953, pendirian Universiteit Kristen Indonesia diresolusikan dan ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi selaku Sekretaris Umum. Kemudian pada Sidang DGI tanggal 20-30 Juni 1953 lanjut Hendrik Jayadi mengusulkan kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu sepenuhnya pendirian Universitas Kristen, baik secara moral maupun material.

Beranjak dari resolusi tersebut, maka tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yakni Mr. Todung Sutan Gunung Mulia selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia pertama, Mr. Yap Thiam Hien dan Benjamin Thomas Philip Sigar mengatasnamakan gereja-gereja yang tergabung dalam DGI untuk mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia dihadapan notaris Raden Kadiman dengan nomor akta 117, tertanggal 18 Juli 1953.

Anggota Yayasan kemudian diperbesar dengan kehadiran Elviannus Katoppo, Ong Jan Hong MD, Aminudin Pohan MD, Seri Condar Nainggolan MD, Benjamin Prawirohadmodjo, Pdt. Komarlin Tjakraatmadja, Gerrit Siwabessy MD, Tan Tek Heng dan JCT Simorangkir. Pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terdiri dari : Fakultas Sastra dan Filsafat dan Fakultas Ekonomi.

Ketika itu papar Dekan Fakultas Hukum UKI - Hendrik Jayadi perkuliahan dan kegiatan administrasi masih berlangsung di gedung HSK yang terletak di Jl. Diponegoro 86 dan Jl. Salemba 10. Pada tahun 1956-1958 didirikan fakultas hukum, tahun 1962 fakultas kedokteran, tahun 1963 fakultas teknik dan tahun 1994 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Fakultas Vokasi UKI berdiri pada tahun 2018, saat ini merupakan fakultas termuda di UKI yang merupakan penggabungan akademi-akademi dan program diploma UKI.

Pada tahun 2022, UKI menjadi kampus Kristen pertama di Indonesia yang meraih akreditasi tertinggi BAN-PT, yaitu akreditasi unggul. Hal ini tertuang dalam Keputusan BAN-PT No.304/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2022.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Pada tahun 1956 Fakultas Hukum UKI mulai memproklamirkan eksistensinya menjadi Program Study Hukum di Indonesia yang secara legal disahkan pada tahun 1958 oleh Kementrian Pendidikan pada saat itu. Dua tokoh hukum nasional Mr. Todung Sutan Gunung Mulia dan Mr. Yap Thiam Hien mendorong agar UKI memiliki fakultas hukum yang dapat menciptakan para cendikiawan-cendikiawan kristen yang mumpuni dalam bidang hukum dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum bagi Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai firman Tuhan dengan motto “Melayani bukan Dilayani”.

Dengan moto ini Fakultas Hukum UKI dan UKI pada umumnya dikenal dengan sebutan “kampus kasih”. Bukan hanya itu, dalam rahim fakultas hukum UKI banyak melahirkan para sarjana hukum berperan aktif dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan sebagai pejabat maupun sebagai aparat penegak hukum.

Hendrik Jayadi sebagai saksi sejarah menuturkan bagaimana Fakultas Hukum UKI menjadi leader dan garda terdepan untuk melaksanakan reformasi di Republik Indonesia pada tahun 1998. Oleh karenanya Fakultas Hukum UKI bahkan secara umum Universitas Kristen Indonesia dikenal sebagai kampus perjuangan, kampus Pancasila dan kampus bhineka tunggal ika.

Waktu berlalu, orde pun berganti hingga saat ini Fakultas Hukum UKI berdiri tegak dengan banyak mengukir prestasi bukan hanya ditingkat nasional tapi juga internasional. Dengan predikat akreditasi unggul pada tahun 2021 dan juga akreditasi internasional pada tahun 2022 serta mendapat sertifikasi ISO 9001:2015 tentang layanan Pendidikan pada tahun 2021.

Dengan usia 66 tahun, menurut Rektor UKI - Prof. Dr. Dhaniswara K Harjono, SH, MH, MBA Fakultas Hukum UKI sudah banyak melahirkan alumni-alumni yang luar biasa khususnya dalam bidang praktisi hukum. Fakultas Hukum UKI banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang beperan aktif dalam bidang politik, hukum dan bisnis.

"Dalam memperingati 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia, Fakultas Hukum UKI yang saat ini berusia 66 tahun ikut berperan aktif dalam memberikan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dengan visi menjadi fakultas hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif (berani) di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila," tutup Dhaniswara.