PALEMBANG - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengimbau seluruh kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa.

SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan, sebab mereka lah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya. Optimalisasi SDM desa ini dilakukan, untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan.

Hal tersebut disampaikan Mendes Yandri saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), pada Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah se-Sumatera Selatan, di Kota Palembang, Senin (13/1/2025).

"Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia, Pak. Ada 93% penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83% penduduknya bergerak ke kota. Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia," ujar Mendes PDT.

"Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa, Pak. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat," dia menambahkan.

Sementara itu, Menko Zulhas menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal ini untuk mengurangi impor bahan pokok dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal.

Harapannya, pangan lokal ini mampu diproduksi, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Sebab menurut dia, makanan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk waralaba, seperti memiliki cita rasa yang unik serta bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik.

"Jadi 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak impor garam untuk konsumsi, Itu kira-kira tahun 2025," ujar Menko Zulhas.

Menko Zulhas juga menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025 mendatang.

Pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini.

"Sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras efektif 15 Januari, nanti pabrik-pabrik padi itu, beras yang dibeli oleh Bulog seharga Rp. 12.000, efektif mulai tanggal 15 Januari," kata Zulhas.

"Kedua, Jagung diberlakukan harga Rp. 5.500 per 1 Pebruari tujuannya jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap," ujar dia