JAKARTA - Dewan pengawas Gubernur Florida Ron DeSantis yang baru dibentuk sedang berusaha untuk menegaskan kendali atas pembangunan di dua kota tempat Walt Disney World Resort berada. Upaya ini merupakan putaran terbaru dalam pertempuran untuk otoritas atas taman hiburan perusahaan Florida.

Sebuah resolusi, yang dilihat pada hari Selasa oleh Reuters, akan memberi dewan Distrik Pengawasan Pariwisata Florida Tengah kekuatan untuk meninjau dan mengevaluasi pembangunan properti seluas 25.000 hektar di dalam dan sekitar taman hiburan Walt Disney Co (DIS.N).

Distrik tersebut akan memegang "otoritas dan kontrol superior" atas perencanaan, zonasi, dan penggunaan lahan lainnya di kota Bay Lake dan Lake Buena Vista, di bawah undang-undang Florida yang membentuk dewan pengawas yang ditunjuk negara bagian.

Taman hiburan utama Disney -- The Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios, dan Animal Kingdom -- berada di dalam batas kota Bay Lake, sedangkan area ritel Disney Springs terletak di Lake Buena Vista. Beberapa berspekulasi bahwa Disney akan menggunakan pengaruhnya atas kedua kota ini untuk mempertahankan otonominya atas resornya.

Sidang tentang resolusi dijadwalkan pada 19 April.

Seorang juru bicara Lake Buena Vista dan Bay Lake tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Seorang juru bicara dewan pengawas merujuk pertanyaan kepada seorang pengacara, yang tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.

Partai Republik negara bagian tahun lalu menargetkan Disney setelah secara terbuka berselisih dengan DeSantis, yang secara luas dianggap sebagai kandidat presiden 2024, atas undang-undang yang membatasi pengajaran gender dan orientasi seksual di ruang kelas.

Dalam langkah yang disebut CEO Disney saat ini Bob Iger sebagai pembalasan, anggota parlemen Florida mengeluarkan undang-undang yang mengakhiri otonomi virtual Disney dalam mengembangkan 25.000 hektar di Florida tengah tempat taman hiburannya berada.

Tetapi sebelum pengambilalihan oleh orang yang ditunjuk DeSantis, Disney mendorong perubahan pada perjanjian distrik pajak khusus yang membatasi tindakan dewan selama beberapa dekade.

DeSantis telah meminta inspektur jenderal Florida untuk menyelidiki apa yang disebutnya "pengaturan kolusi dan kesepakatan sendiri" yang bertujuan untuk meniadakan undang-undang yang baru disahkan, dan "menentang keinginan penduduk Florida". Dia mengatakan tindakan dewan sebelumnya tampaknya mewakili pendelegasian wewenang yang tidak tepat, di antara pelanggaran lainnya.