JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menutup Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta.

Selain menghasilkan 30 resolusi untuk berbagai bidang, sidang forum parlemen negara-negara ASEAN itu membahas berbagai isu konflik di kawasan maupun tingkat global.

Sidang Umum AIPA ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Bertindak sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema `Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN` yang merupakan komitmen parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

Selain dihadiri Ketua Parlemen dari negara-negara ASEAN beserta delegasinya, Sidang Umum AIPA ke-44 juga dihadiri perwakilan 18 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional termasuk Sekjen ASEAN dan Sekjen AIPA.

Sebagai Presiden AIPA 2023, Puan menyoroti berbagai krisis multi-dimensi di kawasan ASEAN dan global pada Sidang Umum AIPA ke-44 yang rangkaiannya dimulai sejak 5 Agustus hingga hari ini, Kamis (10/8/2023). Hari ini para delegasi diundang untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai miniatur Indonesia.

“Situasi dunia saat ini masih dihadapkan pada fragmentasi antar negara, ketegangan dan konflik geopolitik, ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, kejahatan transnasional, tren pertumbuhan ekonomi global yang melambat, ancaman perubahan iklim yang semakin berdampak, dan pascapandemi yang belum tuntas,” kata Puan dalam Sidang AIPA ke-44.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, tema Sidang AIPA ke-44 merupakan komitmen dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan global dan regional menuju kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Puan pun meminta AIPA untuk menjaga soliditas ASEAN.

“Di tengah berbagai permasalahan di masing-masing negara, tetap perlu menjaga komitmen bahwa kebersamaan ASEAN akan saling membantu dan menguatkan. Bersama-sama, ASEAN akan menjadi lebih kuat,” tegasnya.

Puan sudah menyerahkan tongkat estafet keketuannya di AIPA kepada Laos yang akan memegang Presidensi AIPA tahun depan. Sidang Umum AIPA ke-45 akan digelar di Laos pada bulan Oktober 2024.

Saat mengadakan pertemuan bilateral dengan President of National Assembly of Laos, Xaysomphone Phomvihane di Gedung DPR kemarin, Rabu (9/8), Puan menyampaikan harapannya agar tema AIPA tahun ini dapat berlanjut di AIPA 2024. Hal itu mengingat karena berbagai tantangan yang dihadapi saat ini tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun saja.

“Saya berpandangan beberapa hal yang dapat terus dibahas pada AIPA 2024 diantaranya sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara, kemajuan signifikan atas implementasi consensus lima pointentang Myanmar,” jelas Puan.

“Kemudian perdamaian di Laut China Selatan, melalui penghormatan pada UNCLOS 1982 dan agar kita mengedepankan dialog untuk mengelola rivalitas major powers di kawasan,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Persoalan sengketa Laut China Selatan juga turut disinggung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus yang menjadi pimpinan Delegasi Indonesia di Sidang Umum AIPA ke-44. Di awal Sidang, ia meminta negara-negara ASEAN mengatasi tantangan global yang dihadapi kawasan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan bencana iklim.

Lodewijk juga menyoroti tantangan spesifik dalam ASEAN, termasuk situasi di Myanmar dan sengketa di Laut China Selatan. Indonesia sendiri menjadi salah satu mediator untuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan di mana persoalan ini masih menjadi polemik bagi sejumlah negara di Asia Tenggara.

“Situasi tersebut, termasuk perkembangan dinamis di Indo-Pasifik, tidak boleh membuat kita berdiam diri dan tidak bertindak. Sebagai AIPA, kita dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan guna memastikan keamanan dan kemajuan bagi rakyat kita, serta menjaga agar harapan mereka tetap tumbuh,” ungkap Lodewijk.