Jakarta, Jurnas.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Kepala Negara dan ribuan tokoh penting di Indonesia terus memicu perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara tegas mendorong agar pengusutan perkara ini tidak hanya berhenti pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurutnya, ruang lingkup penyelidikan perlu diperluas secara komprehensif dengan mempertimbangkan penerapan pasal makar, ketentuan pidana keamanan negara, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Langkah ini dinilai mendesak mengingat dugaan penyadapan tersebut tidak hanya sekadar pelanggaran siber biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan negara. Terlebih, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Komisi III DPR RI, jumlah korban yang diduga menjadi sasaran penyadapan ini mencapai lebih dari 6.000 orang, termasuk para pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh bangsa penting lainnya.
Raker Khusus dan Pengusutan Aktor Intelektual
Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Mabes Polri guna menjadwalkan rapat kerja khusus. Pertemuan ini direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini untuk meminta penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penanganan perkara yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan internal kepolisian.
Habiburokhman menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini harus menyasar hingga tuntas ke akar-akarnya. Penyelidik diminta untuk tidak hanya berhenti pada oknum internal di institusi penegak hukum, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok politik, tokoh tertentu, atau pihak luar yang merencanakan dan mengambil keuntungan politik dari aktivitas terlarang tersebut.
Tinjauan Regulasi dan Opsi Penerbitan Perppu
Dalam pandangannya, penyalahgunaan perangkat negara yang seharusnya difungsikan untuk kepentingan pengamanan nasional tetapi dialihkan untuk tujuan lain membuka celah hukum yang sangat luas. Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai penyadapan yang melawan hukum diatur dalam Pasal 258 UU KUHP terbaru tahun 2023, sementara tata cara penyadapan yang sah masih menunggu pengesahan undang-undang khusus sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru (UU 20/2025).
Kendati demikian, apabila perangkat hukum yang ada saat ini dinilai belum mampu menjangkau karakteristik tindak pidana yang ekstrem tersebut secara memadai, Habiburokhman menyebutkan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden dapat menjadi salah satu opsi darurat yang dipertimbangkan. Hal ini berkaca pada sejarah penanganan kasus luar biasa seperti tragedi masa lalu yang menuntut respons regulasi cepat demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum nasional.
