JAKARTA, Jurnas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi, Rabu (18/11/2026). Yuddy diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan BJB yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp223,6 miliar.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama YR," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu.
Meski demikian, Budi belum memerinci materi yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut. KPK juga belum memastikan apakah pemeriksaan kali ini akan dilanjutkan dengan penahanan terhadap Yuddy.
Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Yuddy sebagai tersangka pada 9 September 2026. Saat itu, pemeriksaan berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Yuddy, mereka adalah Widi Hartoto selaku Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJB periode 2020-2024, Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Antedja Muliatama, Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama, serta Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres.
Kronologis Kasus
KPK mengungkapkan, pada periode 2021 hingga semester pertama 2023, BJB menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sebesar Rp801 miliar melalui Divisi Corporate Secretary. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan di media televisi, cetak, dan daring melalui pengadaan jasa agensi.
Dalam prosesnya, pada akhir 2020, Widi Hartoto diduga memerintahkan jajarannya mencari agensi periklanan yang bersedia mengelola dana nonbudgeter dari mekanisme pengadaan tersebut.
Paket pekerjaan kemudian diduga dipecah menjadi nilai di bawah Rp200 juta serta Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Cara tersebut disinyalir dilakukan untuk menghindari proses lelang dan mempermudah penunjukan langsung.
Penyidik juga menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) berdasarkan persentase fee agensi, pengarahan calon penyedia, rekayasa persyaratan evaluasi teknis, hingga penghilangan verifikasi dokumen.
KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp223,6 miliar. Nilai tersebut merupakan selisih pembayaran BJB kepada enam agensi dengan pembayaran yang diteruskan keenam agensi kepada media untuk penempatan iklan.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


















