JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut disebut telah mendapat dukungan dari mayoritas fraksi, meski DPR masih harus membahas mekanisme dan langkah konstitusional yang dapat ditempuh.
Puan mengatakan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP dari hampir seluruh fraksi partai politik. Namun, pembahasan lebih lanjut baru akan dilakukan setelah pembukaan masa sidang DPR pada Selasa, 10 November 2026.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Puan menegaskan, penggunaan HMP harus tetap mengacu pada mekanisme konstitusional yang berlaku. Ia mengingatkan seluruh anggota DPR agar tidak terburu-buru dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, wacana penggunaan HMP terkait pemakzulan Gibran disebut telah menjadi pembahasan di sejumlah fraksi partai politik di DPR.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan, sebagian besar fraksi disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan tersebut.
Bahkan, menurutnya, sejumlah anggota DPR sudah
menandatangani hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden.
"Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," ucap Mardani ditemui wartawan, Selasa.
Mardani menyebut dukungan tersebut telah dilengkapi dokumentasi berupa tanda tangan anggota dari sejumlah fraksi. Meski demikian, ia meminta masyarakat menunggu penyampaian resmi dari DPR.
"Kita akan menyampaikan, apakah nanti di forum ataupun tertutup, tetap akan disampaikan," ujarnya.
Selain Mardani, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin juga menyebut hampir seluruh partai politik berdiskusi terkait Hak Menyatakan Pendapat walau sifatnya masih pembahasan informal.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat," kata Khozin jelang Paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa.
Belakangan, usulan HMP juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Dia menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan HMP di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
Wacana penggunaan HMP untuk menindaklanjuti pemakzulan Gibran buntut dari putusan MA dan MK yang menyatakan keabsahan syarat pendidikannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Pada sidang Selasa, 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
