BANJAR - Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani pakan ternak dan ikan, menyerupai peran Perum Bulog. Langkah ini dinilai krusial guna mengatasi keluhan menahun para peternak dan pembudidaya terkait tingginya harga pakan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menyampaikan hal tersebut usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Menurutnya, penanganan masalah pakan harus menjadi prioritas agar tidak lagi membebani para pelaku usaha di sektor peternakan dan perikanan.
Solusi Komprehensif untuk Swasembada Pangan
Selain pembentukan BUMN pakan, Komisi IV juga berencana mengusulkan agar pakan mendapatkan subsidi dari pemerintah, serupa dengan kebijakan subsidi pupuk bagi petani.
Usulan ini mengemuka mengingat komponen pakan menyumbang hingga 85 persen dari total biaya produksi pembudidaya ikan. Di sisi lain, harga pakan dilaporkan telah naik empat kali sepanjang tahun ini, sementara harga jual ikan di pasaran tidak mengalami kenaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, menilai bahwa berbagai bantuan sarana budi daya dari pemerintah—seperti program bioflok—kerap berhenti di tengah jalan karena pembudidaya merugi setelah bantuan pakan habis dan harus membelinya secara mandiri. Oleh karena itu, subsidi pakan dinilai menjadi kunci agar program pemberdayaan tersebut dapat berkelanjutan.
Desentralisasi Pabrik Pakan dan Penguatan UPT
Siti Hediati juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur industri pakan. Ia berharap pabrik-pabrik pakan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan juga dibangun di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur untuk memangkas biaya logistik dan memudahkan pasokan bagi peternak lokal.
Selain itu, Komisi IV mengapresiasi capaian BPBAT Mandiangin dalam pembenihan ikan lokal seperti ikan gabus dan belida.
Mengingat balai tersebut merupakan satu-satunya fasilitas serupa di Kalimantan, Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menambah unit pelaksana teknis (UPT) di berbagai provinsi lain guna menggenjot produktivitas perikanan budi daya nasional secara merata.
